Selain itu, Kurnia menyinggung soal pembahasan RUU KPK yang baru itu sebenarnya tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019. Dalam pembahasannya, KPK juga tak dilibatkan.
Karena itu, Kurnia sangat menyayangkan hingga detik ini Jokowi belum mengambil langkah untuk menerbitkan perppu tersebut. Padahal, menurutnya, syarat-syarat Jokowi untuk menerbitkan perppu sudah terpenuhi.
"Presiden Jokowi meskipun berkali-kali menegaskan dukungannya kepada KPK dan agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini tidak menerbitkan perppu. Padahal seluruh syarat untuk penerbitan perppu telah terpenuhi. Dari kebutuhan mendesak karena pemberantasan korupsi akan terganggu, kekosongan hukum, sampai pada perubahan UU baru yang membutuhkan waktu lama (Putusan MK tahun 2009)" tuturnya.
Tak hanya itu, Kurnia mengatakan seharusnya Jokowi tidak gentar oleh gertakan politisi yang menyebutkan akan melakukan pemakzulan jika menerbitkan perppu. Sebab, penerbitan perppu adalah kewenangan prerogatif presiden.
"Sebab, kesimpulan tersebut tidak mendasar (soal pemakzulan). Perppu pada dasarnya adalah kewenangan prerogatif Presiden dan konstitusional. Lagi pula pada akhirnya nanti akan ada uji objektivitas di DPR terkait dengan perppu tersebut," pungkas Kurnia.
Simak Video "ICW Minta Penghargaan Antikorupsi Milik Jokowi Ditarik"
(ibh/idh)
