.webp)
"Kami sudah melakukan mapping di titik-titik tertentu, penyekatan wilayah, di daerah-daerah tertentu yang sudah kami petakan," kata Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni seusai rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di kantor Bupati Bogor, kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10/2019).
"Tentunya tidak akan saya kasih tahu di sini karena nanti diketahui pihak-pihak yang mau berangkat ke Jakarta," lanjut dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun Joni tidak menjelaskan lebih terperinci tempat yang menjadi fokus penjagaan. Joni menegaskan pengamanan dilakukan untuk melindungi masyarakat.
"Itu menjadi domain kami. Kalau kami kasih tahu, dihindari nanti sama siswanya. Kan kasihan. Mereka tidak mengerti apa-apa. Maksud kami ini melindungi mereka Tidak membiarkan adik-adik kita berangkat ke Jakarta tanpa mengerti apa tujuannya," ujar dia.
Dia juga berkoordinasi dengan sejumlah pihak agar para siswa dan mahasiswa tak melakukan demo saat pelantikan presiden. Menurut Joni, jangan sampai siswa datang ke Jakarta namun tidak tahu tujuannya untuk apa.
"Iya, nanti kami koordinasikan. Semua sudah ada domain masing-masing. Sudah ada dari dinas provinsi, termasuk dinas kabupaten. Sudah melakukan imbauan untuk tidak mengikuti ajakan liar yang tidak jelas peruntukannya buat siswa. Siswa sendiri belajar mengajar. Termasuk kampus. Yang di kampus kan tentunya sudah punya pemikiran sendiri dan dewasa. Untuk berpikir mana yang terbaik bagi kampusnya dan sebagai mahasiswa," ujar dia.
Joni juga mengimbau semua pihak tidak termakan isu hoax menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Joni mengatakan tidak elok rasanya unjuk rasa menolak UU KPK dilakukan saat pelantikan presiden.
"Tentunya sudah kami sampaikan ke seluruh stakeholder terkait. Baik kepala sekolah di SMP, SMA, termasuk dari rekan mahasiswa, komunitas tertentu, yang pertama kita tidak boleh termakan isu hoax. Kedua, kapasitas untuk melakukan kegiatan di 20 itu harus sesuai dengan kegiatan hari itu, yakni pelantikan presiden," kata Joni.
"Kalau kegiatan pelantikan presiden rasanya kurang elok kalau unjuk rasanya tentang KUHP, UU KPK, tentunya hari lain ada. Ini yang kita imbau kepada masyarakat, jangan sampai nanti ada yang namanya orang-orang yang memanfaatkan situasi itu," sambung Joni.
Joni menjelaskan kegiatan pelantikan presiden dan wakil presiden dihadiri oleh tamu dari berbagai negara. Dia berharap tak ada kegiatan yang mengganggu situasi keamanan.
"Juga, kegiatan presiden dihadiri seluruh tamu negara yang tentunya harus dijaga, bagaimana pelantikan itu bisa aman dan lancar, tanpa ada hal-hal yang mengganggu kamtibmas secara nasional. Tentunya di situ menjadi tolok ukur bagi negara luar, bagaimana sistem demokrasi Indonesia itu berjalan dengan baik. Mulai proses terpilihnya calon presiden sampai dilantik," ujar dia.
Halaman 2 dari 2
