KSP Dapat Tugas Delivery Unit di Periode Kedua Jokowi

Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) akan dibubarkan pada 19 Oktober 2019 dan menunggu Perpres terbaru untuk periode kedua Presiden Jokowi. Di periode 2019-2024, KSP mendapat tugas delivery unit. Apa itu?

"Yang dimaksud delivery unit itu seperti ini, Presiden nanti punya program Kartu Pra-kerja. Beliau kan hanya menyampaikan, tapi bentuknya, desain, besarnya Kartu Pra-kerja sampai bisa dioperasionalkan siapa yang mengawal? Nah itulah salah satu tugas delivery unit," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di kantornya, Jl Veteran III, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tugas delivery unit adalah menerjemahkan program Jokowi dan kemudian dibuat konsep besarnya. Konsep tersebut akan dieksekusi menteri atau kepala lembaga terkait.

"Begitu nangkap keinginan Presiden langsung bisa dibuatkan konsep besarnya, desainnya, terus di operasionalnya. Terus siapa yang mengoperasionalkan? Nanti bisa menteri yang berkaitan," ujar Moeldoko.

Di masa transisi setelah 19 Oktober, Kepala Staf Kepresidenan hingga jajaran deputi KSP sudah tidak aktif, kecuali sekretariat. KSP versi baru tetap bersifat ad hoc.

"Tim transisi KSP bisa nanti sekretariatnya tetap berjalan seperti biasa," kata Moeldoko.

"Bisa-bisa delivery unit ad hoc, benar ini yang ditanyakan. Kalau ada satu project sesuai dengan keinginan Presiden yang harus kita susun bisa kita buat ad hoc, kita undang berbagai ahli kumpul di sini gimana menyelesaikan itu," ucap Moeldoko.

KSP dibentuk Jokowi berdasarkan Perpres Nomor 26 Tahun 2015 dan diundangkan pada 24 Februari 2015.