JK Ingatkan Biaya Sertifikasi Halal Tidak Boleh Bebani UKM

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan arahan dalam penandatanganan nota kerja sama penyelenggaraan layanan sertifikasi halal. JK mengingatkan soal adanya bantuan pemerintah agar sertifikasi halal tidak memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).

"Kalau usaha kecil produksinya dia kena ongkos. Kalau yang kecil harus betul-betul rendah ongkosnya, apalagi UKM umumnya kecil di daerah," kata JK dalam sambutannya saat acara penandatanganan kerja sama tersebut di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Pamitan di Trade Expo, JK: Terima Kasih atas Kerja Samanya

JK mengatakan sertifikasi halal turut melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Nantinya, makanan dan minuman tidak hanya dicek kehalalannya, tapi juga dari sisi kesehatan.

"Sertifikat itu jaminan dan memperlancar pemasaran untuk industri. Cuma konsep sekarang lebih maju, bukan hanya halal. Tapi halalan thoyyiban. Halal dan baik. Itu konsepnya," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menristekdikti M Nasir. Hadir pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menkominfo Rudiantara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, hingga Wamenlu AM Fachir.

Menag Lukman mengatakan sertifikasi halal merupakan kewenangan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang ada di bawah Kemenag. Sertifikasi halal oleh BPJPH akan dimulai secara bertahap pada 17 Oktober 2019.

Baca juga: Cerita Gugatan MUI di MK karena Tak Berwenang Lagi Keluarkan Sertifikat Halal

"Perlu kami sampaikan, kewajiban produk sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Akan dilakukan dimulai dari produk makanan-minuman. Tahap selanjutnya selain makanan dan minuman," jelasnya.

Kewajiban halal itu mencakup industri pengolahan (pangan, obat, kosmetika). Rumah potong hewan (RPH) hingga restoran, katering, atau dapur juga harus disertifikasi. (fdu/haf)