"Dengan demikian, kalau akhirnya salah satu partai di luar koalisi Indonesia Kerja masuk dalam kabinet Pak Jokowi, bukan satu hal yang tabu dalam sistem demokrasi kita, dan praktik demokrasi kita itu sudah pernah terjadi sebelumnya," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Rabu (16/10/2019).
Baca juga: Jokowi Rangkul Oposisi, PKS Enggan Suuzan |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi kalau hari ini juga terjadi partai di luar koalisi Indonesia Kerja bergabung di pemerintahan Jokowi, bukan suatu hal yang baru dalam sistem demokrasi kita," kata Basarah.
Baca juga: Satu Perahu Jokowi-Prabowo untuk Apa? |
Meski begitu, dia menyerahkan keputusan mau menerima atau tidak tambahan parpol lain ke dalam koalisi kepada Jokowi. Begitu pula soal pembagian kursi menteri, dia menilai hal tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.
"Standing PDI Perjuangan menyerahkan keputusan politik mengenai komposisi kabinet dari Kabinet Indonesia Kerja jilid dua ini kepada wewenang prerogatif Pak Jokowi. Baik dalam menentukan kabinet maupun dalam menentukan apakah akan melibatkan atau tidak melibatkan partai partai politik di luar Koalisi Indonesia Kerja. Sepenuhnya kami serahkan kepada wewenang prerogatif Pak Jokowi selaku presiden terpilih," ujarnya.
Dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi memang bertemu dengan ketum parpol di luar koalisi. Jokowi di antaranya bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Tonton video Bergulir Isu Gerindra Masuk Koalisi, PDIP Buka Kenangan 2009:
(yld/imk)











































