detikNews
2019/10/16 11:57:06 WIB

KPK Tak Bisa OTT Lagi Setelah UU Baru Berlaku?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 1 dari 2
KPK Tak Bisa OTT Lagi Setelah UU Baru Berlaku? Dokumentasi aksi tolak revisi UU KPK (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Dua hari terakhir ini seolah KPK berburu waktu dengan berlakunya UU baru hasil revisi dengan tiga kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Perppu yang menjadi harapan agar pemberantasan tetap teguh pada detik-detik akhir hanya berbalas senyum dari Presiden Jokowi.

Jauh-jauh hari KPK telah memaparkan setidaknya 26 poin dalam UU KPK baru yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Salah satunya yang paling krusial yaitu mengenai penyadapan yang wajib mendapatkan izin dari Dewan Pengawas KPK. Padahal, penyadapan menjadi salah satu kewenangan istimewa KPK sebelum melakukan OTT.




"Ada beberapa perubahan kewenangan penindakan yang berisiko melemahkan KPK. Penyadapan sudah dibatasi di tahapan penyelidikan dan penyidikan saja, tidak bisa lagi di tahap penuntutan, nanti begitu Dewan Pengawas ada, maka dibutuhkan izin penyadapan dan dengan waktu yang terbatas," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah pada Selasa, 15 Oktober 2019.

Menilik pada UU KPK baru, perihal penyadapan tercantum pada Pasal 12 B. Untuk melakukan penyadapan--disebutkan dalam pasal itu--maka Pimpinan KPK harus mengajukan izin tertulis terlebih dulu ke Dewan Pengawas.

Berikut bunyi Pasal 12 B ayat 1:

Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com