.webp)
"Ya ada (bahas koalisi), tapi belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi. Pengamat politik dari Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan hubungan Jokowi dengan PAN memang rumit, sehingga faktor koalisi dengan PAN masih jadi teka-teki besar. "Ada beberapa variabel yang pasti jadi pertimbangan Jokowi," ujar Qodari kepada detikcom, Selasa (15/10/2019).
Faktor pertama, partai yang didirikan pada 23 Agustus 1998 itu punya matahari kembar. Pertama, Amien Rais pendiri partai yang sekarang memegang jabatan Ketua Dewan Kehormatan PAN. Kemudian yang kedua, ketua umum terpilih yang sekarang dipegang Zulkifli Hasan. "Pengalaman yang sudah-sudah, keduanya sering kali berjalan di rel yang berbeda," ujar Qodari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Posisi Amien yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah dalam PAN memang masih tak tergoyahkan. Dia masih menjadi sosok patron utama bagi kader partai. Pengaruh mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini mengakar kuat di sejumlah pengurus partai. Contohnya, surat terbuka sejumlah pendiri PAN yang mendesaknya mundur dari PAN tak mampu menggoyangnya.
Dengan Jokowi, Amien tak pernah akur. Pria yang lahir di Surakarta itu kerap melontarkan pernyataan yang menyerang Jokowi dengan keras. Doktor ilmu politik lulusan Universitas Chicago, Amerika Serikat, itu pernah menyebut Jokowi sebagai "presiden bebek lumpuh", dan bahkan menuduh Jokowi berbohong.
"Amien Rais selalu tetap mengkritik pemerintahan Jokowi, dan ujung-ujungnya, siapa pun ketua umumnya, PAN ini selalu mengambil seolah-olah oposisinya Jokowi," ujar Qodari. Saat Pemilihan Presiden 2014, PAN menyorongkan kadernya Hatta Rajasa sebagai pendamping Prabowo Subianto melawan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun kemudian, PAN memutuskan bergabung dalam koalisi pada akhir 2015.
Seorang kader PAN bernama Asman Abnur pun kemudian dipilih Presiden Jokowi masuk kabinet sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baru setahun Asman memegang posisi itu, muncul seruan dari Amien Rais yang meminta PAN untuk menarik kadernya tersebut dari kabinet.
Bukan hanya itu, PAN kerap berbeda sikap dengan pemerintah dan kawan-kawan koalisinya, mulai pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum sampai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan. Situasinya memuncak menjelang pilpres. PAN kembali menjatuhkan pilihan tak mendukung Jokowi.
Berada dalam posisi dilematis, Asman akhirnya memutuskan mundur pada pertengahan Agustus 2018. Dia mengaku posisinya terjepit. "Posisi saya serba-sulit, serba-nggak enak. Di satu sisi saya menteri Kabinet Kerja, di satu sisi partai tidak mendukung," ujar Asman kepada detikcom, Selasa (14/8/2018).
Menurut Qodari, variabel-variabel tersebut memunculkan analisis bahwa sulit bagi Jokowi mengakomodasi PAN. "Memang Zulhas berkomunikasi dengan Jokowi, itu bagus ya. Dan saya kira secara personal mereka juga punya kedekatan," kata Qodari. "Nah, tapi sekali lagi, Zulhas tidak leluasa melangkah karena ada faktor Amien Rais."
Hanya, ada alasan simbolis yang bisa membuat Jokowi melupakan rekam jejak PAN itu. Koalisi saat ini bisa disebut koalisi kelompok nasionalis dengan Islam tradisional yang diwakili Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan. "Atas nama persatuan dan kesatuan, bisa saja PAN bergabung," kata Qodari. "Karena PAN itu merepresentasikan kelompok Islam modernis."
Qodari menyebut ada risiko jika kelompok Islam modernis ini tak diakomodasi. "Kelompok ini akan merasa mengalami proses alienasi," ujarnya. "Mereka bisa jadi katakanlah bola liar yang menjadi faktor destabilitator. Bisa jadi residu-residu pilpres kemarin akan tetap meletup dan tetap akan memijar dalam tema-tema dan dinamika politik yang lain."
Suara internal PAN pun beragam menyikapi pertemuan Jokowi dan Zulkifli Hasan itu. Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menyatakan kemungkinan partainya masuk dalam pemerintah terbuka. "Sebelum pertemuan tersebut, Ketum juga sudah menegaskan bahwa PAN mendukung pemerintahan Jokowi unconditionally. Setelah pertemuan kemarin, kemungkinan itu makin besar," ujar Bara.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partoanan Daulay menyebut sampai saat ini PAN masih memegang komitmen berada di luar pemerintahan. Dia menyebut, saat ulang tahun PAN, Agustus lalu, baik Amien Rais maupun Zulkifli berbicara akan berada pada posisi yang sama. "Walaupun ada pembicaraan-pembicaraan, saya belum mendengar pembicaraan soal itu (koalisi)," ujar Saleh.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengatakan Presiden Jokowi pasti punya catatan rekam jejak konsistensi parpol yang pernah berkoalisi. "Siapa yang masuk menjelang kabinet, seperti PPP, terus berlanjut ke periode kedua. Terus yang masuk di tengah jalan, seperti Golkar, berlanjut periode selanjutnya. Lalu yang masuk belakangan tapi keluarnya paling duluan," ujar Awiek.
Berada dalam koalisi, menurut Awiek, saling melempar kritik sebenarnya bukan hal yang tabu dilakukan. Tapi kritik tersebut dibatasi oleh sebuah etika politik. "Nah, kan tidak mungkin kita berangkulan terus menusuk, itu kan etika yang sangat tidak kesatria," ujar politikus yang lahir di Banyuwangi, Jawa Timur, itu.
Apalagi, menurut Awiek, untuk menjamin batas-batas kekuasaan dilampaui, diperlukan suatu sistem pengawasan dan keseimbangan. "Jangan sampai parlemen itu semuanya parpol pendukung pemerintah," katanya. "Tapi urusan kabinet itu hak prerogatif presiden. Siapa yang masuk kabinet, itu Pak Jokowi yang paling tahu. Kami tidak mencampuri."
Halaman 2 dari 3
