"Ekspresi-ekspresi demokrasi dalam bentuk unjuk rasa pada 20 Oktober mendatang seyogianya tidak dilakukan," kata Wakil Ketua MPR Arsul Sani kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).
"Di samping agar kekhidmatan pelantikan dan penghormatan kepada tamu-tamu negara sahabat bisa kita berikan maksimal," lanjutnya.
Arsul mengatakan Indonesia harus menunjukkan kehormatannya di mata dunia. Sebab, ada sejumlah tamu asing yang bakal hadir pada hari pelantikan presiden-wakil presiden. Ia pun meminta agar hari pelantikan itu jadi momen kegembiraan bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, kata dia, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Menurut Arsul, citra itu harus dijaga sebaik-baiknya.
"Indonesia merupakan negara terbesar ketiga dalam sistem pemerintahan yang demokratis, setelah India dan Amerika Serikat," ujar politikus PPP itu.
Mengenai 'izin' gelaran aksi, Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.
"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," kata Gatot seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
Baca juga: Menjelang Pelantikan, Jokowi Borong Oposisi? |
Selanjutnya, pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Budi Gunawan terkait pelaksanaan pelantikan Jokowi-Ma'ruf. TNI-Polri disebut menjamin situasi kondusif.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan keamanan presiden-wakil presiden terpilih menjadi fokus utama. Dia menyebut TNI-Polri akan mengerahkan kekuatan penuh untuk keamanan pada 20 Oktober 2019.
"Mulai titik keberangkatan presiden ke DPR, hingga DPR ke Istana sudah diantisipasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disiapkan TNI dan Polri," kata Bamsoet seusai rapat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10).
Halaman 2 dari 2











































