Jakarta - KPK menepis anggapan operasi tangkap tangan (OTT) sebagai alat menjerat kepala daerah dari latar belakang politik tertentu. Bahkan, KPK mengklaim bisa saja menangkap semua kepala daerah bila ada bukti kuat terkait tindak pidana korupsi.

"Andai semua masyarakat 240 kepala daerah dan kita bisa buktikan, semuanya kita ambil. Jadi bukan masalah tebang pilih," kata Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2019).

Baca juga: Banyak Kepala Daerah Jadi 'Pasien' KPK, Basaria Bicara Tingginya Biaya Pilkada

Basaria menyebut KPK menerima ribuan laporan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi. Namun ribuan laporan tersebut harus dipilih sesuai dengan kewenangan KPK.

"(Sekitar) 6.000 pengaduan masyarakat masuk kok, bukan berarti kita pilih, tapi harus dipilah yang mana yang menjadi kewenangan KPK," ungkap Basaria.

Setelah itu, Basaria menjelaskan pihaknya harus memastikan dua alat bukti. Dia memastikan KPK akan menindaklanjuti laporan yang memiliki 2 alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan.

Baca juga: OTT Berturut dalam 2 Hari, KPK: Belum Tahu Kalau UU Baru Berlaku

"Setelah jadi kewenangan kita, tim harus memastikan pada saat penyelidikan 2 alat bukti tadi. Kalau kita dikatakan pilih-pilih saya pastikan tidak. Kalau tidak percaya berikan laporannya, ada dua alat buktinya kita ambil," terang Basaria.

"Tidak ada KPK pilih-pilih, itu salah besar, tidak ada. Hanya 2 alat bukti, itu firm, kita laksanakan. Tidak pernah (pilih-pilih). Kalau ada aduan masyarakat, tapi delik pidananya tidak terpenuhi, tidak kita lakukan. Jadi kita pastikan tidak ada pilih-pilih. Sepanjang ada 2 alat bukti, kita naikkan ke penyidikan," imbuhnya.




Tonton video KPK Amankan 8 Orang Terkait OTT di Kaltim:

[Gambas:Video 20detik]

(zak/dhn)