.webp)
Anies baru menyinggung soal OK OCE setelah wartawan menanyakan kelanjutan program ini. Anies mengatakan Pemprov telah meluaskan esensi dari OK OCE yang intinya untuk pengembangan wirausaha.
"Bagaimana dengan program OK OCE? Jadi tujuan programnya adalah pengembangan wirausaha. Karena itu, kita sekarang memperluas justru jangkauan kegiatan dengan variasi yang bermacam-macam," kata Anies dalam jumpa pers di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies mengatakan pengembangan seorang wirausaha berbeda-beda. Ada wirausaha yang baru mulai, ada juga yang sudah pada tahap melanjutkan usahanya.
"Kalau kita mengasumsikan semuanya pemula, repot. Justru kita sekarang mengakui ada berbagai jenis fase dalam wirausaha. Ada yang baru mulai, ada yang sudah mulainya awal, mulainya menengah, ada yang sudah mulainya lama tapi skalanya belum berkembang," ungkapnya.
Oleh sebab itu, program kewirausahaan di Pemprov DKI diperluas. Dengan demikian, program itu bisa menjangkau semua lapisan.
"Karena itu, sekarang justru programnya diperluas, menjangkau semua. Memang nama programnya adalah PKT, Program Kewirausahaan Terpadu yang semuanya itu bisa dijangkau, bukan hanya pemula," ucap Anies.
"Kemarin OK OCE, kita banyak menjangkau pemula. Sementara banyak yang sudah di tengah jalan, perlu didukung, difasilitasi. Jadi itu kita jalankan terus," sambungnya.
Program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) merupakan program andalan yang kerap digaungkan cawapres Sandiaga Salahuddin Uno saat mengikuti kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Seperti diketahui, Sandiaga mundur dari jabatannya sebagai Wagub DKI pada Agustus 2018 untuk maju di Pilpres 2019.
Dalam salah satu rapat DPRD DKI pada April 2019, program OK OCE pernah disinggung salah satu fraksi, yaitu Fraksi PKB. Saat itu, PKB menganggap program pembinaan kewirausahaan OK OCE cenderung tidak terlihat.
"Kegiatan pembinaan kewirausahaan yang dijanjikan lewat program OK OCE hingga saat ini cenderung tidak terlihat. Janji Pemprov DKI Jakarta yang dikatakan mampu meningkatkan jumlah usahawan yang kemudian akan selaras dengan penyerapan tenaga kerja masih minim peminat," kata anggota Fraksi PKB DPRD DKI Sudirman dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/4/2019).
Rapat tersebut merupakan rapat paripurna lanjutan yang menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2018 dan Raperda pengelolaan barang milik daerah dan pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang perizinan tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan.
Halaman 2 dari 2
