Rapat Bareng TNI-Polri, MPR: Situasi Kondusif Jelang Pelantikan Jokowi

Penyampaian hasil rakor TNI-Polri bareng pimpinan MPR-DPR-DPD soal pelantikan Jokowi-Ma'ruf. (Tsarina Maharani/detikcom)

Jakarta - Pimpinan MPR, DPR dan DPD menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan terkait pelaksanaan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. TNI-Polri disebut menjamin situasi kondusif.

"Dari penjelasan Bapak Panglima, Kapolri dan Kabin bahwa situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dan diantisipasi dengan segala kemungkinan untuk acara tanggal 20 Oktober jam 14.30 WIB berjalan aman dan tertib," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Bamsoet mengatakan keamanan presiden-wakil presiden terpilih menjadi fokus utama. Dia menyebut TNI-Polri akan mengerahkan kekuatan penuh untuk keamanan pada 20 Oktober 2019.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mulai dari titik keberangkatan presiden ke DPR, hingga DPR ke Istana sudah diantisipasi dengan kekuatan penuh dengan alat dan kelengkapan yang ada yang sudah disiapkan TNI dan Polri," tuturnya.

Selain keamanan presiden-wakil presiden terpilih, keamanan para tamu akan sangat ketat. Sebab, disebutkan banyak tamu-tamu asing yang bakal hadir.

Bamsoet mengatakan ada sejumlah kepala negara dan kepala pemerintahan, utusan khusus dan duta besar yang bakal menghadiri prosesi pelantikan Jokowi-Ma'ruf.

"Dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus, dan 157 lebih duta besar yang diundang dan akan hadir di pelantikan presiden 20 Oktober mendatang," kata dia.

Ketua DPR Puan Maharani mengimbau masyarakat turut ikut menjaga ketertiban di hari pelantikan presiden-wakil presiden. Ia berharap acara pelantikan dapat berlangsung khidmat, aman dan tertib.

"Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengikuti acara ini secara khidmat. Setelah pelantikan tentu nanti kami akan bekerja sama dengan eksekutif sesuai dengan tugas-tugas kami agar bangsa ini dapat lebih sejahtera. Ini adalah agenda 5 tahunan yang konstitusional. Tolong semua bisa ikut melaksanakan hal tersebut sebagai satu bangsa Indonesia," kata Puan.

Halaman 2 dari 2

(tsa/haf)