detikNews
2019/10/15 15:08:01 WIB

Mendagri: Pemekaran Papua Bisa Dilakukan di Luar Moratorium 314 Daerah

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Halaman 1 dari 2
Mendagri: Pemekaran Papua Bisa Dilakukan di Luar Moratorium 314 Daerah Mendagri Tjahjo Kumolo (Dok. Kemendagri)
Jakarta - Pemerintah saat ini masih melakukan moratorium pemekaran daerah dengan antrean sebanyak 314 daerah baru. Meski demikian, ada kondisi khusus soal pemekaran di Papua dilakukan.

Hal itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo dalam sambutannya di acara Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Acara itu juga dihadiri oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo.

Tjahjo awalnya berbicara banyak soal pengalamannya selama menjabat Mendagri selama 5 tahun. Dalam bidang otonomi daerah, dia bercerita tentang daerah-daerah yang mengalami pemekaran. Hanya 23 persen daerah hasil pemekaran yang memenuhi syarat sukses.

"Mohon maaf saya hari ini memberikan moratorium memotong usulan 314 daerah otonomi baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Kecuali nanti ada keputusan pemerintah yang strategis untuk jangka pendek memekarkan lagi 2 provinsi di Papua," kata Tjahjo di Grand Paragon Hotel, Jakarta Barat, Selasa (15/10/2019).


Selain di Papua, pemerintah masih menutup kemungkinan pemekaran untuk 314 daerah yang antre. Tjahjo menyebut daerah-daerah itu antara lain Provinsi Sumbawa, Provinsi Kepulauan Buton, memecah Barito Utara dan Barito Selatan, Provinsi Nias, Provinsi Tapanuli, Provinsi Bogor-Sukabumi, Provinsi Cirebon, dan Lampung.

"Yang lain, mohon maaf 314 daerah," ucapnya.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com