detikNews
2019/10/15 14:38:47 WIB

Ketua KPK Beri Sambutan Penuh Sindiran, Serempet Jokowi hingga Mendagri

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ketua KPK Beri Sambutan Penuh Sindiran, Serempet Jokowi hingga Mendagri Agus Rahardjo saat menyampaikan sambutan (Foto: Rachel Narda Chaterine/detikcom)
Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo membuat sambutan penuh satire dalam acara Kemendagri. Dia bicara tentang menteri yang disebutnya bisa buat Presiden Jokowi kecewa, masa depan pemberantasan korupsi hingga harapan tak ada lagi operasi tangkap tangan (OTT) di periode kedua Jokowi.

Dia awalnya menyindir deretan menteri-menteri yang dinilainya lambat merealisasikan janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal transparansi anggaran. Dia menyebut, jika Jokowi tahu maka dirinya akan kecewa.

"Sebenarnya kalau mau ditagih ke Pak Jokowi kenapa kok baru di akhir masa beliau pemerintahan pertama baru diresmikan ya? Pak Menteri yang harus bertanggung jawab. Kenapa baru sekarang diresmikan> Kenapa nggak setahun pada waktu dulu beliau menjabat. Kemudian ini udah jadi, sistem keuangan negaranya udah jadi. Jadi mungkin kalau dia tahu dia akan kecewa, walau bukan hanya Pak Mendagri yang salah kan. Ada juga Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan, ada Menkominfo dan juga Menpan-RB," kata Agus di Grand Paragon Hotel, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Selasa (15/10/2019).



Hal itu disampaikan Agus dalam sambutannya saat acara Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dia menyebut persoalan e-budgeting, e-planning dan lainnya harusnya ditagih Jokowi ke para menterinya.

"Jadi mestinya ini, ditagih Pak Presiden tuh, beliau pada waktu setahun, dua tahun, mestinya ditagih. Karena beliau dalam kampanye jelas sekali e-planning, e-budgeting, e-pengadaan, e-katalog," ujarnya.



Menurutnya jika ada sistem yang baik, maka pemerintah penggunaan anggaran baik di pemerintah pusat ataupun daerah bisa lebih mudah dikontrol. Dia menyebut sistem yang mendukung transparansi anggaran ditujukan untuk mengurangi korupsi.

"Kemudian tadi yang disampaikan Bapak Menteri, bidang-bidang apa yang sering mendapatkan perhatian KPK terkait dengan OTT. Pak Menteri tadi sudah sampaikan katanya harapannya pemerintahan kedua nggak OTT lagi, gitu ya. Saya terus terang nggak tahu ke depannya tidak ada OTT itu karena arah kita nggak korupsi atau KPK-nya yang dimatikan. Saya nggak tahu," ucap Agus.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com