detikNews
2019/10/15 14:37:09 WIB

Bawaslu Wacanakan Aturan Petahana Harus Mundur di Pilkada 2020

Matius Alfons - detikNews
Halaman 1 dari 2
Bawaslu Wacanakan Aturan Petahana Harus Mundur di Pilkada 2020 Ketua Bawaslu, Abhan (Foto: Alfons/detikcom)
Jakarta - Bawaslu menyoroti aturan mengenai cuti bagi petahana yang hendak mencalonkan kembali pada Pilkada 2020. Bawaslu membandingkan aturan tersebut dengan anggota DPR atau DPRD yang harus mundur.

"Kemudian soal kampanye, soal aturan cuti bagi petahana, ini memang di sisi lain ada ketidaksamaan antara petahana dengan jabatan misal DPR, DPRD. Sama-sama bupati, wali kota itu jabatan politis juga, kenapa misal kalau di DPRD kalau anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota ketika mau nyalon itu harus mundur, sementara incumbent atau petahana tidak mundur, cukup dengan hanya cuti ketika sudah penetapan," kata Ketua Bawaslu Abhan di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).



Abhan mengatakan aturan mengenai cuti petahana dan anggota DPR atau DPRD harus mundur jika ingin mencalonkan diri di Pilkada harus dikaji ulang. Menurut Abhan, Bawaslu akan lebih mudah untuk melakukan pengawasan jika kedua calon tersebut mundur.

"Ini tentu harus ada pembahasan kajian lebih lanjut, kalau toh bagi jajaran pengawas akan lebih mudah pengawasan kalau sama-sama dua-duanya harus mundur jadi tidak ada potensi abuse of power, penyalahgunaan bagi petahana dan sebagainya," kata Abhan.

"Jadi memang ada semacam yang satu merasa nggak adil, yang satu harus mundur, yang satu cukup cuti sama-sama jabatan politisi, itu yang saya kira harus dikaji kembali di UU 10 tahun 2016," sambung dia.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com