"Hukuman disiplin ini sebetulnya adalah pembinaan, karena sebetulnya opsi yang kami punya itu ada beberapa. Ada hukuman disiplin militer itu yang paling ringan, kemudian ada hukum pidana militer," ungkap Andika di Mabes TNI AD, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
Dengan peradilan militer, hukuman atau konsekuensi yang dihadapi prajurit akan lebih berat. Andika merinci, bisa ada tambahan hukuman pemberhentian dari TNI.
"Konsekuensi (peradilan) lebih berat dan sangat sering terjadi, hukuman tambahan berupa pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan, dan ada opsi ketiga langsung ke pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan," jelasnya.
Andika menghindari memberi hukuman lewat peradilan militer karena bisa berdampak pada karir prajurit-prajurit itu. Dengan menggunakan dasar hukum disiplin militer, karir 7 prajurit tersebut masih tetap bisa diperbaiki setelah adanya hukuman dan pembelajaran.
"Saya melihat bahwa anggota kita adalah anggota-anggota yang sebenarnya adalah prajurit yang bagus, kami harus mengingatkan karena sudah berkali-kali kita ingatkan agar kita lebih bertanggung jawab. Tapi juga kami tidak ingin mematikan karir mereka," kata Andika.
"Saya ingin mereka tetap punya kesempatan setelah hukuman disiplin militer ini dijalani mereka masih punya kesempatan yang sama. Mereka bisa kembali ke track-nya lagi, bisa menjadi pimpinan-pimpinan kita karena sudah banyak contoh yang dialami para senior yang juga pernah tapi pelajar, maksudnya pernah tersandung tapi kemudian belajar memperbaiki diri sehingga menjadi prajurit yang lebih profesional," sambungnya.
