2019/10/15 13:43:48 WIB
Bawaslu Koordinasi ke Kemendagri soal Daerah yang Belum Teken NPHD Pilkada
Halaman 1 dari 2
Ketua Bawaslu, Abhan (Foto: Alfons/detikcom)
Jakarta -
Bawaslu mencatat ada 66 daerah belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bawaslu selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memanggil ulang daerah yang belum menyepakati NPHD itu.
"Update NPHD, dari 270 daerah sampai jam 9 tadi 204 yang telah tanda tangan NPHD. Jadi masih 66 daerah belum tanda tangan NPHD dan ini baru proses," kata Ketua Bawaslu, Abhan saat pemaparan di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
66 daerah yang belum meneken NPHD terdiri dari 3 provinsi dan 63 kabupaten dan kota. Abhan mengatakan dari 204 daerah yang sudah menandatangani NPHD terkumpul dana sebesar Rp 2,2 triliun.
"Anggaran yang telah NPHD itu sebesar Rp 2,214 triliun jadi anggaran ini dan belum selesai semua karena masih ada di 66 kabupaten dan kota yang belum NPHD dan 3 provinsi. Itu soal NPHD yang belum selesai," ucap Abhan.
"Update NPHD, dari 270 daerah sampai jam 9 tadi 204 yang telah tanda tangan NPHD. Jadi masih 66 daerah belum tanda tangan NPHD dan ini baru proses," kata Ketua Bawaslu, Abhan saat pemaparan di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).
"Anggaran yang telah NPHD itu sebesar Rp 2,214 triliun jadi anggaran ini dan belum selesai semua karena masih ada di 66 kabupaten dan kota yang belum NPHD dan 3 provinsi. Itu soal NPHD yang belum selesai," ucap Abhan.
