Bawaslu Koordinasi ke Kemendagri soal Daerah yang Belum Teken NPHD Pilkada

Ketua Bawaslu, Abhan (Foto: Alfons/detikcom)

Jakarta - Bawaslu mencatat ada 66 daerah belum meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bawaslu selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memanggil ulang daerah yang belum menyepakati NPHD itu.

"Update NPHD, dari 270 daerah sampai jam 9 tadi 204 yang telah tanda tangan NPHD. Jadi masih 66 daerah belum tanda tangan NPHD dan ini baru proses," kata Ketua Bawaslu, Abhan saat pemaparan di Media Center Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

66 daerah yang belum meneken NPHD terdiri dari 3 provinsi dan 63 kabupaten dan kota. Abhan mengatakan dari 204 daerah yang sudah menandatangani NPHD terkumpul dana sebesar Rp 2,2 triliun.

"Anggaran yang telah NPHD itu sebesar Rp 2,214 triliun jadi anggaran ini dan belum selesai semua karena masih ada di 66 kabupaten dan kota yang belum NPHD dan 3 provinsi. Itu soal NPHD yang belum selesai," ucap Abhan.

Selanjutnya Abhan akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memanggil ulang daerah yang belum menyepakati NPHD. Dia berharap masalah NPHD bisa selesai bulan Oktober ini.

"Kami akan lakukan Kemendagri untuk melakukan pertemuan kembali, ya untuk secepatnya agar bisa selesai, agar bisa masuk ke tahapan-tahapan berikutnya, iya harapan kami bulan Oktober ini selesai lah semuanya, gitu ya," ujar Abhan.

Sebelumnya rapat koordinasi Kemendagri, Pemda, KPU dan Bawaslu menyepakati diundurnya penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Seluruh Pemda diharapkan menyelesaikan persoalan anggaran sampai batas waktu 14 Oktober 2019.