"Penyusunan menteri itu kan hak prerogatif beliau, jadi kita tidak bisa paksakan harus konsultasi ke mana. Itu diatur jelas baik dalam konstitusi maupun UU," kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin (14/10/2019).
"Konsultasi dengan KPK juga nggak ada salahnya, tapi kita prasangka baik saja pasti presiden punya cara lain untuk pastikan calon menterinya bersih," imbuh dia.
Habiburokhman mengatakan zaman kini sudah canggih. Dia yakin banyak teknologi untuk mengetahui rekam jejak seseorang tanpa harus melakukan konsultasi ke pihak lain. Hal ini menurutnya juga berlaku saat Jokowi menentukan calon menterinya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adalah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang menyebut komisi antikorupsi itu tidak dilibatkan Jokowi dalam proses penyusunan kabinet. Untuk diketahui, Jokowi telah merampungkan kabinetnya.
Meski demikian, Syarif paham pemilihan kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Posisi KPK, katanya, lebih fleksibel, tergantung permintaan Jokowi.
"Kita tidak diikutkan tetapi kita berharap bahwa yang ditunjuk oleh presiden adalah orang-orang yang mempunyai track record yang bagus," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (Anti-Corruption Learning Center/ACLC), Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (14/10).
Tonton juga video Koalisi dan Oposisi Berebut Jatah Menteri:
(gbr/gbr)










































