detikNews
Senin 14 Oktober 2019, 22:56 WIB

Kelompok Teroris Ada Banyak, BNPT Sebutkan Ciri-cirinya

Danu Damarjati - detikNews
Kelompok Teroris Ada Banyak, BNPT Sebutkan Ciri-cirinya Densus 88 menggeledah mes teroris di Bandung. (Dony Indra Ramadhan/detikcom)
Jakarta - Seiring perburuan teroris seusai penusukan Menko Polhukam Wiranto, kini terdengar nama-nama kelompok yang melekat pada terduga terorisme. Sebutlah Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau Khilafatul Muslimin. Sebelumnya, ada ISIS yang mendapatkan kesetiaan dari kelompok teror di Indonesia.

Anggota-anggota kelompok teror ada di tengah masyarakat. Bagaimana cara masyarakat membedakan bahwa yang ada di depan kita termasuk teroris atau bukan?

"Untuk melihat yang bersangkutan itu terafiliasi kelompok teror atau tidak, bukan dari tampilan fisik, berjanggut, celana cingkrang, keningnya hitam," kata Direktur Perlindungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Herwan Chaidir, kepada wartawan, Senin (14/10/2019).


Stereotip bahwa yang bercelana cingkrang adalah teroris dan yang berdahi hitam adalah radikalis itu salah. Yang benar, masyarakat perlu melihat sikap dari kelompok atau individu itu.

"Lebih pada paham yang diimplementasikan, yakni berupa sikap dan tutur kata yang keras, intoleransi, anti kepada Pancasila, anti kepada NKRI, dan mudah mengkafirkan pihak lain serta berkeinginan mendirikan khilafah," kata Herwan.




Anggota kelompok yang terindikasi teror berciri-ciri seperti di atas tidak lantas dijebloskan ke penjara, melainkan dibina terlebih dahulu oleh BNPT supaya bisa toleran dan sesuai cara hidup warga pada umumnya. Bagaimana bila warga salah masuk kelompok teror? Bagaimana juga bila kita tahu ada anggota atau kelompok teror di depan rumah?

"Tinggalkan. Segera laporkan kepada aparat," kata Herwan.


Paham pendirian khilafah seperti yang diinginkan kelompok teror disebutnya tak sesuai dengan konstitusi Indonesia. Ideologi Indonesia adalah Pancasila. Semua harus patuh, tanpa berusaha menggantinya dengan ideologi lain.

"Apalagi pemaksaan untuk mengubah konsep dasar pembentukan negara," kata dia.
(dnu/jbr)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
BERITA TERBARU +