.webp)
Setidaknya, Jokowi sudah bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketum Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Ketiga pertemuan berlangsung di Istana Kepresidenan dalam rentang waktu berdekatan.
Pertemuan tersebut membahas soal kondisi nasional dari sisi politik hingga ekonomi. Namun pembahasan soal koalisi tidak pernah dilewatkan dalam tiga pertemuan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi-SBY Bahas Peluang PD Gabung
Ketum Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih dulu menyambangi Jokowi di Istana. Jokowi mengakui pertemuannya dengan Presiden ke-6 RI itu membahas peluang Demokrat bergabung ke pemerintahan, namun belum sampai pada keputusan.
"Kita bicara itu tapi belum sampai sebuah keputusan," ucap Jokowi, Kamis (10/10/2019).
Jokowi juga menuturkan, kesempatan dimanfaatkan untuk tukar pikiran terkait situasi eksternal dari sisi ekonomi. SBY dan Jokowi bicara soal kehati-hatian menghadapi perkembangan ekonomi dunia.
"Masalah dunia yang menuju pada resesi. Bicara banyak. Masalah dalam negeri, masalah politik," kata Jokowi.
Pertemuan 'Sangat Mesra' Jokowi-Prabowo
Sehari setelahnya, gilirang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menemui Jokowi di Istana. Pertemuan itu berlangsung cair, penuh tawa, serta saling pamer 'kemesaraan'. Padahal, saat Pilpres 2019, keduanya keras saling lempar kritik.
"Hubungan saya baik, bisa dikatakan mesra ya Pak, ya, banyak yang nggak suka mungkin ya," kata Prabowo dalam jumpa pers bersama Jokowi di Istana, Jakarta, Jumat (11/10).
"Sangat mesra," timpal Jokowi di sisi kanan Prabowo.
Baca juga: Jokowi-Prabowo Kompak Jalin Kemesraan |
Jokowi mengatakan, pertemuannya dengan Prabowo juga membahas soal koalisi. Tapi masih sama dengan Demokrat, keputusan Jokowi buka pintu koalisi lagi untuk parpol lain masih belum final.
"Berkaitan dengan masalah koalisi, tapi ini untuk urusan saat ini belum final tapi kami tadi sudah bicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra untuk masuk ke koalisi kita," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan kepentingan nasional haruslah diutamakan. Karena itu, Prabowo menyatakan Gerindra siap membantu pemerintah andai diperlukan.
"Kita bertarung secara politik, begitu selesai kepentingan nasional yang utama saya berpendapat kita harus bersatu. Jadi saya sampaikan ke beliau, apabila kami diperlukan, kami siap untuk membantu," terang eks Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga menyampaikan ke Jokowi siap membantu pemerintahan jika diperlukan. Pihaknya akan memberikan gagasan yang optimis Indonesia akan bangkit. Namun,
Jika tidak diperlukan, Prabowo mengatakan pihaknya akan tetap loyal di luar pemerintahan sebagai penyeimbang.
"Kami akan memberikan gagasan yang optimis dan yakin Indonesia bisa tumbuh dobel digit, kami yakin Indonesia bisa bangkit, kami siap membantu kalau diperlukan. Kalau umpamanya kita tidak masuk kabinet, kami akan tetap loyal di luar sebagai--apa istilahnya--check and balances sebagai penyeimbang, karena kita di Indonesia tidak ada oposisi, Pak ya," ujarnya.
"Tetap kita Merah Putih di atas segala hal," tuturnya.
Jokowi-Zulkifli Bahas Koalisi Tapi Belum Final
Dua hari kemudian, baru lah Ketum PAN Zulkifli Hasan yang bertemu dengan Jokowi di Istana. Jokowi dan Zulkifli terang-terangan bicara soal peluang gabung ke pemerintahan. Lagi-lagi, keputusan PAN ikut gerbong pemerintah belum juga final.
"Belum sampai final, belum rampung," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Jokowi masih ingin bertanya kepada pimpinan parpol soal visi ke depan. Ia mencontohkan tantangan radikalisme, terutama setelah adanya insiden penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto.
"Kita mau bertanya kepada partai, kepada ketua partai. Visi mereka terhadap tantangan ke depan ini seperti apa, baik di dalam negeri dan tantangan eksternal. Dalam negeri radikalisme seperti apa, setelah misalnya kejadian yang menimpa Pak Wiranto kemarin," ucapnya.
Jokowi juga membahas amandemen UUD 1945 dengan Zulkifli. Kapasitas Zulkifli saat ini merupakan Wakil Ketua MPR, yang dalam periode lalu juga menjabat menjadi Ketua MPR.
"Saya tadi bertanya mengenai amandemen ke beliau kan mantan ketua MPR, sehingga yang sudah dipersiapkan, kajian seperti apa, kira-kira seperti apa. Beliau kan masih di pimpinan MPR," sebut Jokowi.
Zulkifli kemudian bicara mengenai solidnya semua partai politik (parpol) di parlemen. Menurutnya, hal tersebut karena peran Presiden Jokowi.
"Teman-teman kalau ke parlemen, di MPR itu nggak ada lagi koalisi, satu, sama. Mulai dari PDIP sampai PPP. Semua musyawarah, tentu ini karena peran pak presiden yang kemarin semua setelah pemilu dirangkul, baik yang besar atau yang kecil," ujar Zulkifli.
Zulkifli mencontohkan mekanisme pembagian tugas pimpinan MPR yang menurutnya dilakukan secara musyawarah mufakat. Zulkifli juga berharap agar pemerintahan Jokowi sukses.
"Waktu kami bagi tugas, nggak ada yang berebut. Alhamdulillah, itulah yang ingin kita hadirkan di republik ini. Tujuan kita agar rakyat sejahtera, agar kehidupan lebih baik. Oleh karena itu, saya sampaikan ke presiden Sama-sama agar sukses lima tahun ke depan," ujarnya.
PKS Siap Oposisi Meski Sendiri
Lantas bagaimana dengan PKS? Merapatnya Demokrat, Gerindra, hingga PAN, ke Istana mengisyaratkan ada kemungkinan koalisi Jokowi bertambah, meski belum ada finalisasi mana yang akan gabung ke gerbong Jokowi.
PKS menegaskan tidak akan ikut-ikutan merapat ke pemerintahan Jokowi di periode kedua. PKS tidak takut jika harus sendirian menjadi oposisi pemerintah.
"Kami tidak pernah takut. Karena kami yakin. Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet, berarti bersama PKS. Jangankan dengan PAN, sendirian saja berani," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, oposisi memiliki peran penting dalam demokrasi. Menurut HNW, pemerintah memerlukan checks and balances dalam menjalankan tugas.
Dia juga mendorong Jokowi mengeksekusi janji-janji kampanye hingga tuntas. HNW mengatakan PKS bakal memberikan masukan dan saran kepada pemerintah lewat komisi-komisi di DPR.
"Kami ini bukan menantang atau tidak. Tapi logika politik adalah jelas demokrasi memerlukan checks and balances," jelasnya.
"Kami tidak harus sama dengan yang lain. Kami memahami bahwa masukan-masukan itu bisa diberikan oleh anggota anggota DPR PKS melalui komisi di parlemen. Mereka akan memberikan masukan kritik saran hal yang terkait untuk Indonesia," kata HNW.
Halaman 2 dari 4
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
