Meski Sudah Naik Kelas, Ini Kendala Desa di Way Kanan Lebih Mandiri

Way Kanan - Dana desa yang digagas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi salah satu faktor yang membuat Way Kanan yang sebelumnya kabupaten tertinggal nomor 2 di Sumatera kini bisa naik kelas. Kini dana desa juga mengubah perekonomian masyarakat desa.

"Sejak bergulir dana desa, banyak hal yang menurut saya luar biasa, menjadi dorongan bagi desa berinovasi, yang paling pasti uang yang didapat dapat digunakan dan bermanfaat untuk masyarakat," ucap Wakil Bupati Way Kanan Edward Anthony saat ditemui detikcom beberapa waktu lalu.

"Kebanyakan dikejar untuk infrastruktur. Jalan-jalan di desa sudah mulai banyak perubahan. Setelah itu, kita kembangkan masalah badan usaha, memang ada beberapa desa yang bisa berkembang dengan baik," imbuhnya.

Kabupaten Way Kanan, Lampung sendiri terdiri 221 kampung atau desa yang terbagi dalam 14 kecamatan. Way Kanan dapat ditempuh selama 4 hingga 5 jam dari pusat provinsi melalui jalur Lintas Sumatera.

Meskipun begitu, masih banyak kendala yang dihadapi, baik dari pemangku kebijakan daerah setempat maupun warga agar kampung-kampung di Way Kanan menjadi lebih mandiri.

Baca juga: Jalur Asri nan Hijau Kampung Sri Rezeki Ternodai Jalanan Rusak

Edward mencontohkan, turunnya harga pasaran produk pertanian utama Kabupaten Way Kanan seperti karet, sawit, dan tebu. Hal ini berpengaruh terhadap warga Way Kanan yang mayoritas pekerjaannya adalah petani. Lalu juga, kata Edward, masalah modal dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di desa.

Hal ini dialami Gapoktan Tunggal di Kampung Negeri Sungkai, Kecamatan Labuhan yang sedang mengembangkan bank urine. Inovasi pengumpulan urine dari masyarakat lalu diubah menjadi pupuk organik cair (POC) ini bahkan sudah masuk bursa inovasi desa nasional.

Ketua Gapoktan Tunggal Eko Basuki menyebut, modal menjadi faktor tersendatnya perkembangan POC untuk menuju pasar luar kampung. Selain itu, sampai saat ini lokasi produksi POC juga masih berpindah-pindah dan belum punya tempat yang tetap.

"Kami akan terus mengembangkan, administrasi akan diperbaiki dan harapan saya untuk pemerintah, kami ini baru merintis, jadi tentunya banyak sekali kekurangan. Tolong diperhatikan untuk memasarkan dan masalah permodalan serta pembuatan gudang produksi yang jadi kendala kami," ucap Eko.

Sementara masalah SDM, dialami oleh BUMDes Mandiri Pangan Sejahtera di Kampung Sri Rejeki, Kecamatan Blambanga Umpu dan pengelolaan wisata Curup Gangsa yang terletak di Kampung Rembang Jaya, Kecamatan Blambangan Umpu.

Kepala Kampung Kotaway Nuardi menyebut warga pengelola Curup Gangsa perlu pembinaan untuk mengelola wisata kampung yang lebih baik. Dengan begitu akan semakin meningkatkan wisatawan dan memberi efek domino terhadap peningkatan ekonomi warga setempat.

Sementara itu, meskipun tahun lalu mendapat penghargaan BUMDes favorit ketiga tingkat provinsi, Ketua BUMDes Mandiri Pangan Sejahtera M Jahidin menyebut, pihaknya belum berpuas diri untuk meningkatkan unit usaha.

"Harapan kami, binaan pemerintah terus menerus dilakukan dan kemitraan juga. Pemerintah dalam hal ini dapat memberi fasilitas terutama kami dapat bermitra sehingga dapat menanam saham. Karena dengan penanaman saham dapat meningkatkan unit usaha dan pendapatan masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Cerita Diah, Balik Kampung ke Way Kanan & Kembangkan UKM Olahan Ikan

Selain itu, menurut Kepala Kampung Sri Rejeki Lukmadi, masalah utama yang dihadapi warga kampungnya ialah akses jalan yang rusak dan harus melewati hutan yang sepi dan rawan menuju pusat kabupaten.

"Kondisi jalan kami sangat memprihatinkan padahal kampung ini titik koordinat peta nasional di mana setiap pembangunan berfokus ke arah sri rejeki. Jalan jelek sangat berdampak misalnya mengeluarkan hasil bumi petani sangat sulit dan butuh perjuangan dan ongkos. Lalu juga tingkat kriminalnya tinggi," ujarnya.

"Kalau pemerintah bisa membantu memperbaiki, sepanjang 20 Km dari Blambangan Umpu sampai ke sini, kami sangat berterima kasih," imbuhnya.

Untuk menanggapi kendala yang dialami masyarakat, Edward berharap pemerintah pusat bisa terus menggulirkan dana desa dan bila perlu menambah anggaran. Menurutnya, langkah selanjutnya yang akan dilakukan pihaknya ialah meneruskan pembangunan infrastruktur, membantu penanaman modal, dan pemberdayaan warga.

"Itu yang pertama soal modal, sering kita dorong kawan. Di desa ini baru dapat uang cukup besar, tetapi kualitas SDM-nya kurang. Jangan samakan SDM desa di Jawa dan Sumatera. Di desa-desa Jawa kan banyak yang lulusan sarjana," ucapnya.

"Kalau kita di sini SDM kualitas rendah dan perlu dilakukan pelatihan. Tidak saja instruksi, tetapi pelatihan yang cukup, bila perlu berulang kali, juga hal-hal yang praktis, biar langsung tahu dan merasakan dan bisa mengembangkan semua sektor," imbuhnya.

Adapun informasi lainnya mengenai Kemendes PDTT bisa dicek di sini.


Embed Video: (prf/ega)