.webp)
Para mahasiswa sedianya memberikan 'deadline' kepada Jokowi hingga 14 Oktober 2019, yang jatuh pada hari ini. Ancaman tersebut disampaikan mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Paramadina, Ukrida, dan universitas lain.
"Kalaupun sampai 14 Oktober tidak ada juga diskusi tersebut dan tidak ada statement dari Presiden, kita pastikan mahasiswa akan turun ke jalan dan lebih besar lagi," kata Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dino Ardiansyah di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini, tuntutan mahasiswa untuk penerbitan Perppu KPK tetap tidak dipenuhi. Istana menyebut ada kemungkinan Jokowi tidak menerbitkan Perppu KPK hari ini.
"Saya sih kok sepertinya tidak hari ini ya, sepertinya," kata Stafsus Presiden Adita Irawati saat dihubungi, Senin (14/10).
 Mahasiswa setelah menemui Moeldoko. (Andhika Prasetia/detikcom) |
Selain itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin merespons keras ancaman tersebut. 'Deadline' mengenai Perppu KPK dinilai tidak bisa dibenarkan.
"Iya nggak bisa. Ini yang saya awal bilang kalau, jangan main deadline. Nggak bisa dalam bentuk ancaman. Kan ini negara. Pemerintahan ini kan representasi negara. Kalau deadline terkait Perppu, jangan mengancam," kata Ngabalin saat dihubungi terpisah.
Ngabalin berharap mahasiswa tidak main mengancam presiden untuk segera bersikap mengenai Perppu KPK. Dia mengatakan tindakan mahasiswa yang mengancam presiden tersebut tidak dapat dibenarkan.
"Biasakan diri sebagai masyarakat intelektual itu kan, ini kan kemampuan intelektual orang dengan keputusan politik dalam bernegara. Jadi nggak bisa orang main ancam ke presiden. Ini kepala negara. Sementara kalau mahasiswa masyarakat intelektual. Pakai deadline itu tidak benar," ujar Ngabalin.
Hari ini, polisi sempat menutup jalan di depan gedung DPR dan Jalan Medan Merdeka Barat. Mahasiswa belum akan berdemo hari ini.
"Kemungkinan untuk besok belum," kata Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Dheatantra Dimas, saat dimintai konfirmasi.
Polisi sempat menutup Jalan Gatot Subroto di depan gedung DPR dan Jalan Merdeka Barat sejak pagi. Tapi karena aksi mahasiswa urung dilakukan, polisi kembali membuka jalan.
Polisi sendiri sudah memberi 'ultimatum' kepada pendemo. Izin untuk berdemo tidak akan diberikan pada 15-20 Oktober untuk menjaga suasana kondusif.
"Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu," kata Gatot seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10).
"Mulai besok sudah kita berlakukan," imbuh dia.
Ia berharap agenda pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober mendatang berlangsung kondusif. Gatot mengimbau warga turut menjaga keamanan dan citra negara. Sebab, banyak tamu asing yang akan hadir dalam pelantikan presiden-wapres.
"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan, seperti Pangdam (Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono) sampaikan beberapa kepala negara akan hadir. Juga utusan-utusan khususnya," tuturnya.
Halaman 2 dari 2
