"Kalau ada rencana untuk mengubah pasal-pasal lain di dalam UUD, PDIP kemungkinan akan mempertimbangkan kembali rencana agenda amandemen UUD 1945 tersebut," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).
Basarah mengatakan PDIP hanya menginginkan amandemen terbatas, yaitu menambahkan kewenangan MPR menetapkan GBHN. Menurut dia, diperlukan road map jangka panjang untuk pembangunan bangsa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana dengan sikap Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang sepakat amandemen menyeluruh? Basarah mengatakan seluruh pandangan fraksi di MPR bakal dikaji mendalam.
"Itu nanti oleh Badan Pengkajian akan dikaji. Sebelum menyerap aspirasi dari masyarakat luas, kita akan samakan dulu di internal MPR lewat fraksi-fraksi dan DPD. Nanti kita diseminasi pandangan tiap partai, kita tampung, dan kita cari persamaannya," tutur Basarah.
Diberitakan sebelumnya, dalam pertemuan antara Prabowo dan Surya Paloh, Minggu (13/10) malam, disepakati sejumlah hal. Salah satunya mengenai wacana amandemen UUD 1945. Sekjen NasDem Johnny G Plate menyebut Prabowo dan Surya Paloh sepakat amandemen UUD 1945 bersifat menyeluruh.
"Kedua pemimpin partai politik sepakat bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara sehubungan dengan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang lebih baik," ujar Johnny di kediaman Surya Paloh, Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini