.webp)
"Kebakaran besar seperti ini pertama itu terkait tata kelola dan berasal dari lahan gambut. Ada 900 ribu hektare lahan dan 600 ribu itu dikelola nggak dengan baik," ucap Direktur Walhi Sumsel, Hairul Sobri ketika dimintai konfirmasi, Senin (14/10/2019).
Akibat tidak dikelola dengan baik, katanya, lahan gambut di kawasan konsesi perusahaan dan milik masyarakat kembali terbakar. Pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak mampu mengatasi kebakaran lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jangan cuma ada segel-segel saja tapi nggak ada tindakan akhirnya. Lihat apa yang udah ditegakkan selama ini, hilang asap, hilang juga itu penegakan hukum," kata Sobri.
Sobri pun menilai penegakan hukum di lahan konsesi selama ini hanya bentuk gaya-gayaan. Tidak ada kasus yang dituntaskan setelah kabut asap di Sumatera Selatan selesai.
"Penegak hukum kita tidak serius, hanya gaya-gayaan saja. Penegakan hukumnya ini tajam ke rakyat kecil, tapi ke korporasi tidak berani. Maka yang ditangkap juga jangan yang petani kecil," katanya.
Melihat kasus tersebut, Sobri mengaku tidak puas dengan kinerja para penegak hukum. Terutama terkait penanganan kasus karhutla yang dinilai tidak maksimal.
"Harus ada evaluasi," kata Sobri. Namun tidak menyebut rinci evaluasi yang harus dilakukan.
Selain para penegak hukum, pemerintah pusat dan daerah juga dianggap masih tidak serius. Sebab banyak lahan gambut yang diserahkan kepada perusahaan, tapi tidak diawasi dengan baik.
Akibat lemahnya pengawasan, tercatat ada ribuan hektare lahan gambut yang terbakar dan sulit dipadamkan. Lahan itulah yang disebut kini menjadi sumber kabut asap di Kota Palembang.
Simak Video "Kemenkeu Siapkan Dana Pemulihan Bencana Rp 4,84 Triliun"
Halaman 2 dari 2
