2019/10/14 14:14:05 WIB
Amandemen Konstitusi Menyeluruh Dinilai Salah Sasaran
Halaman 1 dari 2
Foto: Bivitri Susanti (Ari Saputra)
Jakarta -
Wacana soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh muncul. Salah satu poin yang muncul dalam wacana itu ialah pemilu serentak. Wacana amandemen menyeluruh terhadap konstitusi itu dinilai salah sasaran.
"Pernyataannya kan salah satunya soal Pemilu serentak itu. Kalau memang alasannya hanya itu. Sebenarnya salah sasaran tuh. Karena kalau pemilu serentak itu level pengaturannya bukan di UUD tapi di UU. UU Pemilu. Itu kan open legal policy kalau istilahnya MK. Kebijakan hukum terbuka dari pembuat UU. Bukan di dalam konstitusi," kata ahli hukum tata negara Bivitri Susanti saat dihubungi, Senin (14/10/2019).
Selain itu, Bivitri juga menyatakan bahwa dirinya tak setuju dengan amandemen UUD 1945 untuk saat ini. Menurutnya, untuk melakukan amandemen, ada dua ukurannya.
"Saya tidak setuju amandemen pada saat ini. Saya percaya konstitusi itu bukan kitab suci, boleh-boleh aja diamandemen. Tetapi harusnya kalau amandemen ukurannya dua. Pertama, apakah dia benar-benar dari aspirasi masyarakat. Biasanya karena ada kondisi politik yang berubah total," katanya.
"Pernyataannya kan salah satunya soal Pemilu serentak itu. Kalau memang alasannya hanya itu. Sebenarnya salah sasaran tuh. Karena kalau pemilu serentak itu level pengaturannya bukan di UUD tapi di UU. UU Pemilu. Itu kan open legal policy kalau istilahnya MK. Kebijakan hukum terbuka dari pembuat UU. Bukan di dalam konstitusi," kata ahli hukum tata negara Bivitri Susanti saat dihubungi, Senin (14/10/2019).
Selain itu, Bivitri juga menyatakan bahwa dirinya tak setuju dengan amandemen UUD 1945 untuk saat ini. Menurutnya, untuk melakukan amandemen, ada dua ukurannya.
