"Pertanyaannya apakah Pak Jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi 'terganggu tidak bisa bekerja tenang' karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat 'legacy' cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak Presiden," ujar Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada detikcom, Senin (14/10/2019).
Ada pun yang dipermasalahkan oleh Demokrat adalah soal Prabowo dan Paloh yang sepakat amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Demokrat lagi-lagi membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini.
![]() |
Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini memberikan saran untuk Prabowo dan Paloh. Jansen meminta kedua ketum itu merinci gagasan soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh itu.
"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab, Pak Prabowo dan Surya Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekadar ingin 'melestarikan kekuasaan' atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," ucap dia.