Demokrat Serang Lagi Prabowo-Surya Paloh Soal Amandemen UUD '45

Jakarta - Bukan hanya Wasekjen Partai Demokrat (PD) Andi Arief saja yang mengkritik kesepakatan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum NasDem Surya Paloh soal amandemen UUD 1945. Demokrat tampaknya 'gerah' dengan pertemuan kedua tokoh itu.

"Pertanyaannya apakah Pak Jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi 'terganggu tidak bisa bekerja tenang' karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat 'legacy' cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak Presiden," ujar Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada detikcom, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Surya Paloh Dituding Pragmatis, NasDem: Andi Arief Halusinasi!

Ada pun yang dipermasalahkan oleh Demokrat adalah soal Prabowo dan Paloh yang sepakat amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Demokrat lagi-lagi membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini.

"Jikapun harus ada amandemen, saran saya kepada Pak Jokowi disepakati dulu apa yang tidak boleh diubah. Inilah yang dinamakan 'eternity clause'. Klausa kekal. Contoh soal negara kesatuan, pembatasan jabatan Presiden tetap 2 periode, pemilihan langsung dan lain-lain itu tidak boleh diganggu gugat," beber Jansen.

Foto: Prabowo-Surya Paloh (Isal/detikcom).

Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini memberikan saran untuk Prabowo dan Paloh. Jansen meminta kedua ketum itu merinci gagasan soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh itu.

"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab, Pak Prabowo dan Surya Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekadar ingin 'melestarikan kekuasaan' atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," ucap dia.