"Pertanyaannya apakah Pak Jokowi mau? 5 tahun ke depan pemerintahannya jadi 'terganggu tidak bisa bekerja tenang' karena mengurusi soal yang polemik begini. Sedang kesempatan bekerja membuat 'legacy' cuma tinggal 5 tahun ini. Apalagi jika amandemennya membatasi ruang gerak Presiden," ujar Ketua DPP Demokrat Jansen Sitindaon kepada detikcom, Senin (14/10/2019).
Ada pun yang dipermasalahkan oleh Demokrat adalah soal Prabowo dan Paloh yang sepakat amandemen UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh. Demokrat lagi-lagi membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
![]() |
Mantan juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno ini memberikan saran untuk Prabowo dan Paloh. Jansen meminta kedua ketum itu merinci gagasan soal amandemen UUD 1945 secara menyeluruh itu.
"Sebagai pengusul yang bertanggung jawab, Pak Prabowo dan Surya Paloh baiknya perlu merinci dulu gagasannya terkait soal amandemen ini. Ketengahkan poinnya. Agar publik menilai ini amandemen yang sekadar ingin 'melestarikan kekuasaan' atau amandemen yang menjawab persoalan kebangsaan," ucap dia.
Sebelumnya, Andi Arief menyerang Prabowo dan Surya Paloh terkait kesepakatan amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Ia menilai dua tokoh tersebut pragmatis.
"Semoga kekhawatiran saya soal cita-cita Prabowo menghidupkan demokrasi terpimpin tidak terjadi. Saya betul-betul khawatir, apalagi beliau sering pragmatis seperti Surya Paloh," kata Andi Arief kepada wartawan, hari ini.
NasDem sudah memberikan pembelaan kepada sang ketum. Andi Arief pun disebut tengah berhalusinasi.
"Indikasi Andi Arief atau halusinasi Andi Arief. Ngarang aja. Amandemen UUD 45 harus bersifat menyeluruh dan melalui kajian yang komprehensif dan mendalam; bukan sepotong sepotong. Atau bukan sepenggal sepenggal," urai Sekjen NasDem Johnny G Plate.
Ada Apa Dibalik Amandemen UUD 45 dan GBHN? Simak Videonya:
Halaman 2 dari 2
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini