Gerindra Hargai PAN dan PKS yang Mantap Jadi Oposisi

Habiburokhman (Foto: Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Jakarta - PKS dan PAN mantap menjadi oposisi. Gerindra pun menghargai keputusan dua mantan koalisinya di Pilpres 2019 itu.

"Kami menghargai keputusan apapun yang diambil PAN dan PKS. Walaupun BPN sudah dibubarkan, karena Pemilu 2019 sudah usai kami masih menjalin hubungan baik dengan mereka," kata Ketua DPP Partai Gerindra, Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (13/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habiburokhman mengatakan, pasca Pilpres 2019, partainya menyerahkan sikap politik ke parpol masing-masing. Dia mengungkapkan, meski Gerindra terbuka untuk merapat ke koalisi pemerintah, partainya tak pernah membujuk PAN dan PKS untuk ikut melabuhkan dukungan ke Jokowi.

"Tentu tidak dong karena kami tidak boleh mencampuri urusan dapur partai lain," ujarnya.

Sementara, terkait sikap politik Gerindra, Habiburokhman mengatakan akan diumumkan pada rakernas Gerindra. "Tanggal 17 pas rakernas. Hari itu InsyaAllah semua kumpul, Dewan Pembina, Dewan Pakar, DPP, Perwakilan DPD serta organisasi sayap," tutur Habiburokhman.

Seperti diketahui, kabar merapatnya Gerindra ke koalisi Jokowi semakin menguat. Apalagi, setelah Presiden Jokowi dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto bertemu pada Jumat (11/10) lalu. Dalam pertemuan itu, keduanya membahas kemungkinan Gerindra untuk merapat.

"Berkaitan dengan koalisi, belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.

Sementara, PAN dan PKS sendiri telah menyatakan menjadi oposisi. PAN mengaku akan menjadi oposisi konstruktif, sementara PKS merasa lebih leluasa dan terhormat untuk berada di luar pemerintahan.

"Berbeda dengan Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mantap bersikap tidak tergoda masuk pemerintahan. PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan. Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangannya, Minggu (13//10/2019).

Simak Video "Prabowo di Antara Kabinet dan Penyeimbang, Bukan Oposisi"

[Gambas:Video 20detik]