Otak-atik Amandemen UUD 1945 dalam Kacamata Hukum Tata Negara

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 13 Okt 2019 09:15 WIB
Foto: Prof M Fauzan (ist.)

Poin amandemen lainnya adalah ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa:

Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Faknyanya, Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum Tahun 2004, Tahun 2009 dan Tahun 2014 'hanya' mengucapkan sumpah di depan Sidang Umum MPR.

"Pengambilan sumpah dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung , bukan oleh Ketua MPR yang merepresentasikan lembaga MPR," kata M Fauzan.

Terakhir, hal lain yang perlu dikaji kembali adalah berkaitan dengan kewenangan menguji (toetsingsrecht) peraturan perundangan. Dalam UUD 1945 hasil amandemen, kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan ada pada Mahkamah Agung (MA) untuk peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU, dan pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji UU terhadap UUD 1945.

"Ke depan saya mengusulkan sistem perngujian perundang-undangan satu atap, yakni di bawah MK. Hal tersebut untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif," kata M Fauzan.


Ada Apa Dibalik Amandemen UUD 45 dan GBHN? Simak Videonya:

[Gambas:Video 20detik]

Halaman

(asp/tsa)