.webp)
SBY bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (10/10/2019). Dalam pertemuan itu, Jokowi dan SBY membahas berbagai hal termasuk kemungkinan Demokrat bergabung ke koalisi pemerintah.
"Ditanyakan ke Pak SBY langsung. Kita bicara itu, tapi belum sampai sebuah keputusan," ucap Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Prabowo bertemu Jokowi di Istana (Foto: Rengga Sancaya-detikcom) |
Berikutnya, Jokowi bertemu dengan Prabowo di Istana pada Jumat (11/10). Keduanya membahas kemungkinan Gerindra
"Berkaitan dengan koalisi, belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi kita," ujar Jokowi.
Usai pertemuan itu, isu bergabungnya Demokrat dan Gerindra ke koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pun makin menguat. Sejumlah nama dari kedua partai itu pun diisukan bakal ditunjuk Jokowi menjadi menteri pada kabinetnya nanti.
Meski Demokrat dan Gerindra menunjukkan ada peluang merapat ke Istana, dua partai yang berkoalisi dengan mereka semasa Pilpres yaitu PAN dan PKS menunjukkan sikap sebaliknya. PAN mengaku kemungkinan pada perioden ini bakal berada di luar pemerintah.
"PAN sejauh ini memang sudah menyampaikan ke publik, kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan. Jadi pada waktu ulang tahun PAN kemarin bulan Agustus, baik Ketua Dewan Kehormatan maupun Ketua Umum, kami sudah menyampaikan bahwa periode ini kelihatannya kita akan berada di luar pemerintahan," kata Wasekjen PAN Saleh P Daulay kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).
Meski menyatakan diri bakal di luar pemerintahan, Saleh mengatakan PAN tetap mendukung program pemerintah yang prorakyat. PAN juga bakal memberikan kritik jika ada program atau kebijakan pemerintah yang dinilai melenceng.
"Walaupun kami berada di luar pemerintahan, kami tidak akan diam memberi kontribusi. Kami akan dukung kebijakan pemerintah jika sejalan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat," ucapnya.
Saleh menyebut sejauh ini PAN tidak menginisiasi pertemuan dengan Jokowi. Namun, dia mengatakan, PAN terbuka jika diajak bertemu oleh pihak Jokowi.
 Saleh Daulay (Foto: Dok. Istimewa) |
"Memang kami tidak menginisiasi pertemuan semacam itu. Andaikata ada inisiasi dari pihak Jokowi untuk bertemu atau ada yang memediasi, saya kira itu hal yang bagus dilakukan untuk kepentingan lebih luas. Walau andaikata kami tidak bersama dengan pemerintah, dengan pertemuan semacam itu, gagasan besar kami terhadap advokasi masyarakat bisa disampaikan kepada Presiden," ucap Saleh.
Senada dengan PAN, PKS menyatakan siap menjadi oposisi. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menegaskan partainya bakal menjadi oposisi loyal.
"Demokrasi perlu kekuatan penyeimbang. Publik perlu dilindungi haknya dengan adanya partai yang berada dalam barisan #KamiOposisi dan #KamiOposisi yang kritis dan konstruktif. Dalam bahasa Pak Sohibul Iman, oposisi loyal," tutur Mardani.
Ketua DPP PKS Almuzzammil Yusuf juga menyebut terlepas dari ada tidaknya ajakan dari pemerintah, kader dan pengurus PKS di daerah mayoritas memilih oposisi. Alasannya, hal itu menyehatkan demokrasi.
 Jazuli Juwaini (Foto: Lamhot Aritonang-detikcom) |
"Terlepas ada atau tidak ada ajakan ke PKS , para kader dan pengurus PKS di daerah mayoritas memilih oposisi untuk menyehatkan demokrasi kita. Kita akan kritis konstruktif dan sportif sebagai oposisi," tutur Almuzzammil.
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan partainya ingin memaksimalkan peran parlemen dalam mengawasi dan mengimbangi pemerintah. oleh sebab itu, PKS bakal berkomitmen berada di luar pemerintahan.
"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagi pula, kami merasa tetap di Pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati atau walikota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," ucap Jazuli.
Simak Video "Prabowo di Antara Kabinet dan Penyeimbang, Bukan Oposisi"
Halaman 2 dari 2
