2019/10/13 07:06:29 WIB
Round-Up
Setengah Hati Koalisi Jokowi Terima Tambahan Koalisi
Halaman 1 dari 3
Foto: Jokowi dan Prabowo bertemu di Istana (Biro Pers Setpres)
Jakarta -
Potensi bertambahnya dukungan terhadap Joko Widodo-Ma'ruf Amin tampaknya tidak banyak disambut hangat oleh partai-partai koalisinya. Beberapa partai koalisi terlihat setengah hati dengan kehadiran partai oposisi yang kini tengah penjajakan untuk bisa bergabung mendukung Jokowi.
Saat ini Gerindra dan Demokrat yang diketahui tengah menjajaki kemungkinan bergabung ke koalisi Jokowi untuk periode keduanya. Bahkan Jokowi sudah bertemu langsung dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terpisah untuk penjajakan koalisi tersebut.
Meski begitu, NasDem rupanya tak memberi sambutan hangat. Ketum NasDem Surya Paloh bahkan menyinggung soal Gerindra yang memberikan syarat untuk bergabung ke koalisi Jokowi.
"Katanya mau dukung tanpa syarat, belum berapa lama sudah berubah pakai syarat," kata Paloh di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Paloh pun mengaku tidak khawatir kursi menteri untuk koalisi berkurang jika Gerindra bergabung. NasDem, katanya, tetap mendukung pemerintah meski tidak mendapat kursi dalam kabinet.
"Nggak masalah bagi NasDem. Ada di kabinet boleh, nggak ada di kabinet juga nggak apa apa. Tapi dukungan pada Jokowi jalan," tuturnya.
Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menjelaskan maksud dari sang ketum yang menyatakan Gerindra memberi syarat untuk masuk kabinet Jokowi.
"Kan Gerindra bilang mendukung Jokowi dengan memberi proposal ketahanan pangan untuk pemerintah. Kalau dukung dan beri proposal, kan itu baik, tapi kan ada tambahan juga. Kalau tidak salah, mereka yang ingin melaksanakan dengan alasan mengawal proposal tersebut agar mencapai target," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (12/10/2018).
Dengan logika seperti itu, NasDem menganggap Gerindra meminta jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi. Irma menilai langkah Gerindra tak etis dilakukan sebagai pihak yang kalah pada Pilpres 2019.
"Artinya? Publik menganggap dengan kata lain Gerindra ingin mendukung melalui kursi menteri, ha-ha-ha.... Itu yang ditangkap publik. Harusnya kalau yang kalah pengin ikut yang menang, boleh saja, tapi nggak etis kan orang pengin ikut ngajuin syarat. Kalau Presiden mau kasih, itu lain soal, tapi tidak karena persyaratan. Toh, koalisi Jokowi sudah lebih dari 60 persen," sebutnya.
NasDem tampaknya lebih setuju bila Gerindra Cs tetap berada di luar pemerintahan. Meski begitu, Irma menyatakan NasDem tetap menyerahkannya kepada Jokowi.
"Kalau semua ingin masuk kabinet, terus siapa yang jadi checks and balances pada pemerintah? Maka kami lebih setuju jika yang kalah tetap sebagai oposisi dan yang menang memerintah," sebut Irma.
"NasDem tetap ingin ada yang melakukan checks and balances agar pemerintah berjalan lebih demokratis," tambah dia.
Saat ini Gerindra dan Demokrat yang diketahui tengah menjajaki kemungkinan bergabung ke koalisi Jokowi untuk periode keduanya. Bahkan Jokowi sudah bertemu langsung dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara terpisah untuk penjajakan koalisi tersebut.
Meski begitu, NasDem rupanya tak memberi sambutan hangat. Ketum NasDem Surya Paloh bahkan menyinggung soal Gerindra yang memberikan syarat untuk bergabung ke koalisi Jokowi.
"Katanya mau dukung tanpa syarat, belum berapa lama sudah berubah pakai syarat," kata Paloh di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).
Paloh pun mengaku tidak khawatir kursi menteri untuk koalisi berkurang jika Gerindra bergabung. NasDem, katanya, tetap mendukung pemerintah meski tidak mendapat kursi dalam kabinet.
"Nggak masalah bagi NasDem. Ada di kabinet boleh, nggak ada di kabinet juga nggak apa apa. Tapi dukungan pada Jokowi jalan," tuturnya.
Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago menjelaskan maksud dari sang ketum yang menyatakan Gerindra memberi syarat untuk masuk kabinet Jokowi.
"Kan Gerindra bilang mendukung Jokowi dengan memberi proposal ketahanan pangan untuk pemerintah. Kalau dukung dan beri proposal, kan itu baik, tapi kan ada tambahan juga. Kalau tidak salah, mereka yang ingin melaksanakan dengan alasan mengawal proposal tersebut agar mencapai target," kata Irma kepada wartawan, Sabtu (12/10/2018).
 Foto: Irma Suryani. (Dok. Pribadi). |
Dengan logika seperti itu, NasDem menganggap Gerindra meminta jatah kursi menteri di Kabinet Jokowi. Irma menilai langkah Gerindra tak etis dilakukan sebagai pihak yang kalah pada Pilpres 2019.
"Artinya? Publik menganggap dengan kata lain Gerindra ingin mendukung melalui kursi menteri, ha-ha-ha.... Itu yang ditangkap publik. Harusnya kalau yang kalah pengin ikut yang menang, boleh saja, tapi nggak etis kan orang pengin ikut ngajuin syarat. Kalau Presiden mau kasih, itu lain soal, tapi tidak karena persyaratan. Toh, koalisi Jokowi sudah lebih dari 60 persen," sebutnya.
NasDem tampaknya lebih setuju bila Gerindra Cs tetap berada di luar pemerintahan. Meski begitu, Irma menyatakan NasDem tetap menyerahkannya kepada Jokowi.
"Kalau semua ingin masuk kabinet, terus siapa yang jadi checks and balances pada pemerintah? Maka kami lebih setuju jika yang kalah tetap sebagai oposisi dan yang menang memerintah," sebut Irma.
"NasDem tetap ingin ada yang melakukan checks and balances agar pemerintah berjalan lebih demokratis," tambah dia.
