detikNews
2019/10/12 17:30:19 WIB

Koalisi Jokowi Dinilai Tolak Parpol Baru Ikut Gabung karena 'Jatah' Menteri

Elza Astari Retaduari - detikNews
Halaman 1 dari 2
Koalisi Jokowi Dinilai Tolak Parpol Baru Ikut Gabung karena Jatah Menteri Yunarto Wijaya (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Beberapa partai koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin terkesan menolak bergabungnya Gerindra. 'Penolakan' tersebut dianggap sebagai bentuk tidak relanya partai-partai pendukung Jokowi berbagi jatah kursi menteri di kabinet.

"Dari kacamata sistem ya memang aneh ketika dengan mudahnya partai oposisi seketika balik badan begitu saja menjelang pembentukan pemerintahan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam perbincangan, Sabtu (12/10/2019).

Langkah Gerindra bergabung ke koalisi pemenang Pilpres 2019 dianggap akan berdampak buruk. Salah satunya adalah kurangnya pengawasan terhadap pemerintah.


"Efeknya buruk ke checks and balances, yang implikasinya bisa terjadi baik di wilayah eksekutif (kabinet yang berpotensi tidak lagi 'zaken') dan legislatif (hilangnya fungsi sebagai pengawas)," sebut Yunarto.

Penolakan terhadap bergabungnya Gerindra cs ke koalisi Jokowi juga bisa dilihat lantaran adanya perebutan kekuasaan dari partai pendukung Jokowi. Dengan bertambahnya partai pendukung, Yunarto menilai, jatah kursi bagi koalisi Jokowi lainnya secara tidak langsung akan berkurang.

"Dari kacamata lain bisa dilihat juga bahwa penolakan ini lebih terkait dengan 'perebutan porsi kekuasaan' antarpartai yang merasa porsi kuenya akan diambil (jatahnya lebih kecil) oleh oposisi apabila mereka masuk di kabinet," tuturnya.


Menurut Yunarto, penolakan koalisi Jokowi terhadap kehadiran Gerindra lebih pada urusan 'bagi-bagi kue' di kabinet Jokowi. Dia menilai akhirnya koalisi Jokowi hanya setengah hati menerima Gerindra, Demokrat, dan PAN untuk bergabung ke koalisi.

"Jadi bukan tentang negara yang mereka pikirkan ketika menolak, tapi karena ingin porsi lebih besar itu," ucap Yunarto.

"Di situlah kemudian muncul kalimat-kalimat 'silakan mendukung pemerintahan tapi nggak perlu masuk kabinet' yang bisa diterjemahkan sebagai setengah hatinya koalisi Jokowi," sambung dia.
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com