.webp)
"Bergabung dengan koalisi tidak selalu harus mendapat jatah menteri. Koalisi adalah persekutuan kesepahaman platform politik untuk tujuan politik yang sama," ungkap politikus senior PDIP Andreas Hugo Pareira kepada wartawan, Sabtu (12/10/2019).
Baca juga: NasDem Minta Gerindra Tetap Oposisi |
Meski begitu, keputusan soal kabinet, disebutnya, tetap berada di Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini segala kemungkinan dianggapnya masih bisa terjadi. Andreas menyebut mungkin saja Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi tanpa perwakilan di dalam kabinet.
"Bisa jadi Gerindra menggabungkan diri dalam koalisi untuk memperkuat pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tanpa harus ada kadernya bergabung dalam kabinet," sebut anggota DPR ini.
"Atau bisa juga dalam kabinet tergantung pada presiden, apakah memberi jatah Gerindra pos kementerian atau tidak," tambah Andreas.
Sebelumnya diberitakan, NasDem meminta agar Gerindra tetap menjadi oposisi. NasDem berharap Gerindra cs tak perlu masuk ke koalisi Jokowi-Ma'ruf agar tetap ada yang melakukan checks and balances terhadap pemerintah.
"Kami lebih setuju jika yang kalah tetap sebagai oposisi dan yang menang memerintah. NasDem tetap ingin ada yang melakukan checks and balances agar pemerintah berjalan lebih demokratis," ungkap Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago hari ini.
Gerindra, yang sudah memberikan konsep-konsep pemikirannya kepada Presiden Jokowi, belum memutuskan apakah akan melepas status oposisi atau tidak. Namun partai pimpinan Ketum Prabowo Subianto itu memastikan tak jadi masalah jika tidak bergabung dengan koalisi Jokowi.
"Jikalau konsep-konsepnya saja yang hanya mau dipakai, kami juga tetap nggak ada masalah, dan kami tetap siap memperkuat pemerintah di luar dengan legislasi, pengawasan, dan penganggaran yang kuat," tegas Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad.
Halaman 2 dari 2
