Pakar Nilai Amandemen UUD 1945 soal GBHN Tak Punya Urgensi

Jakarta - Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk berdiskusi terkait amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait GBHN. Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti tak mempermasalahkan bila amandemen hanya terkait GBHN.

"Pertanyaannya kan amandemennya apa, yang didorong PDIP maksud saya kan itu GBHN. Kalau GBHN itu implikasinya tidak ada, saya mempertanyakan GBHN itu ide siapa. GBHN yang akan diusulkan sekarang sebenarnya nggak kompatibel. Karena sekarang presiden nggak bisa diturunkan karena alasan politik," kata Bivitri saat dihubungi, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: Temui Mega, Pimpinan MPR Juga Ingin Dengar Pandangan soal Amandemen UUD

Salah satu pendiri Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) ini mengingatkan peluang adanya pemilihan dikembalikan ke MPR. Dia meminta masyarakat untuk mengawal wacana tersebut.

"Yang paling parah kalau narasi presiden dipilih MPR dikembalikan lagi. Jadi saya melihatnya beyond GBHN. Kalau ini sampai goal, nanti tahun depan akan amandemen lagi, amendemen lagi. Nanti merusak tata negara kita. Ini kan gagasannya sudah liar nih," ucap Bivitri.

Bivitri mengaku heran dengan wacana melakukan amandemen UUD 1945. Dia menyinggung ada isu yang lebih penting dan harus dikawal seperti UU KPK hingga KUHP.

"Gagasan ini kan muncul dari MPR, kita masyarakat nggak pernah ngomongin GBHN kok. Kita ngomongin KPK, KUHP, tiba-tiba memasukkan GBHN ke konstitusi. Karena itu nggak ada urgensinya. Implikasi ke tata negaraan, tapi kalau misal ke hal lain. Kalau menurut saya memasukkan GBHN itu, sebenarnya tujuan tidak berhenti di GBHN sendiri. Saya menduga ada intensi, ada niat supaya ada amendemen ke hal-hal berikutnya. Seperti kotak pandora," tutur Bivitri.