PDIP Sebut Pembangunan Rumah Lapis Kampung Akuarium Langgar Perda

Jakarta - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta menyebut rencana pembangunan Kampung Akuarium, Jakarta Utara melanggar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. Maka, Fraksi PDIP DKI tegas menolak rencana tersebut.

"Kita setuju, tapi dikembalikan kepada diperuntukannya. Kita sesuaikan dengan Perda 1/2014 tentang RTRW dan RDTR kita gitu loh," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, saat dihubungi Kamis (10/10/2019) malam.

"Peruntukan kan kawasan kota tua. Jadi, kalau itu mau dikeluarkan dari peruntukan, pasti Fraksi PDIP tidak setuju. Karena kita sama-sama punya alas hukum sama, antara gubernur dan legislatif, alas hukum apa, peruntukan lahan di Kampung Akuarium itu (berdasarkan Perda), kan melihatnya sama juga," sambung Gembong.

Baca juga: Pembangunan Ulang Kampung Akuarium Diminta Tak Ganggu Cagar Budaya

PDIP pun akan menolak usulan anggaran pembangunan Kampung Akuarium. Gembong meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan taat aturan.

"Iya lah (usulan anggaran akan ditolak). Kan kita harus paham. Pada Perda RTRW dan RDTR 2014 itu. Jangan, ada warga melanggar maka Pemprov gencar lakukan penindakan, sementara Pemprov sendiri tidak taat pada Perda yang sudah jadi kesepakatan bersama. Pembangunan kita kembalikan fungsi sesuai dengan Perda 1 tahun 2014," ucap Gembong.