Kamis 10 Oktober 2019, 19:43 WIB
Arsul Sani Sebut Megawati Ingin Amandemen UUD Hanya soal GBHN
Wakil Ketua MPR Arsul Sani (Foto: Zacky/detikcom)
Jakarta -
Sembilan pimpinan MPR, minus dari Fraksi NasDem, bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri guna berkonsultasi mengenai amandemen UUD 1945. Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyebut Megawati ingin amandemen hanya berkutat soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Kalau inginnya ibu (Megawati), terbatas soal itu (GBHN) saja. Istilah tidak harus haluan negara atau GBHN. Istilah monggo," kata Arsul seusai pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).
Rekomendasi MPR periode 2014-2019, amandemen UUD 1945 juga terkait penataan sistem presidensial. Arsul memastikan amandemen tidak akan sampai ke topik tersebut.
"Nggak. Cuma itu saja (GBHN). Makanya Ibu Mega minta kata-kata terbatas itu harus dicetak tebal dan dibesarkan supaya orang tidak berpikir yang lain-lain," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres). Dia menekankan amandemen UUD 1945 hanya berkutat tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 tahun yang akan datang," ucap politikus Partai Golkar itu.
Ada Apa di Balik Amandemen UUD 45 dan GBHN?:
(zak/idn)
"Kalau inginnya ibu (Megawati), terbatas soal itu (GBHN) saja. Istilah tidak harus haluan negara atau GBHN. Istilah monggo," kata Arsul seusai pertemuan di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).
Rekomendasi MPR periode 2014-2019, amandemen UUD 1945 juga terkait penataan sistem presidensial. Arsul memastikan amandemen tidak akan sampai ke topik tersebut.
Diberitakan sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amandemen UUD 1945 tidak akan mengubah sistem pemilihan presiden (pilpres). Dia menekankan amandemen UUD 1945 hanya berkutat tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 tahun yang akan datang," ucap politikus Partai Golkar itu.
Ada Apa di Balik Amandemen UUD 45 dan GBHN?:
(zak/idn)
