Pemkot Semarang Perkuat Program Pemberantasan Korupsi

Pemkot Semarang Perkuat Program Pemberantasan Korupsi

Akfa Nasrulhak - detikNews
Kamis, 10 Okt 2019 19:10 WIB
Foto: Pemkot Semarang
Foto: Pemkot Semarang
Jakarta - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berkomitmen melakukan pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jawa Tengah. Keseriusan tersebut ditegaskannya saat menghadiri kegiatan Penandatanganan Pedoman Kerja dan Launching Forum Kerja Sama Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Selaku Wali Kota Semarang, Hendi mengapresiasi lahirnya inovasi program yang dilakukan di tingkat Jawa Tengah, khususnya karena berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi menurutnya saat ini Pemerintah Kota Semarang telah memiliki kanal pengaduan 'Lapor Hendi' dan call center 112 yang telah berjalan. Sehingga bisa sejalan dan diintegrasikan dengan program kanal pengaduan korupsi di tingkat Jawa Tengah tersebut.

"Ini adalah sebuah semangat bersama, yang di mana Kota Semarang sebagai bagian dari Provinsi Jawa Tengah wajib memaknainya dan mendukung kesuksesan program yang telah diinisiasi ini," ujar Hendi, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2019).


"Sehingga bagi saya pekerjaan rumah Kota Semarang setelah adanya penandatangan tadi adalah mengintegrasikan sistem pelaporan yang sudah berjalan di Kota Semarang ke sistem yang diluncurkan hari ini, terkhusus laporan-laporan masyarakat yang ada indikasi tindak pidana korupsinya," imbuhnya.

Di sisi lain, lanjut Hendi, dalam upaya mencegah tindak korupsi selama ini Pemkot Semarang juga telah melakukan berbagai upaya intensif. Di antaranya melakukan pelaporan harta kekayaan pejabat secara berkala melalui sistem LHKPN hingga pembentukan tim sapu bersih pungutan liar atau Saber Pungli.

Tak hanya itu, untuk mempersempit peluang-peluang terjadinya tindak pidana gratifikasi dan korupsi, Hendi pun menerapkan perizinan online, pengadaan lelang secara online lelang melalui LPSE, pembayaran PBB melalui sistem online, serta pengurusan administrasi kependudukan yang dapat dilakukan secara online.

Terbaru, Hendi bersama jajarannya di Pemkot Semarang juga telah bersepakat untuk memasukkan pendidikan karakter anti korupsi sebagai kurikulum pembelajaran sejak dini. Sebab baginya, korupsi adalah masalah kronis yang harus dicegah dan berantas bersama, sehingga perlu ditanamkan budaya anti korupsi sedari kecil.

"Komitmen pencegahan korupsi ini sekaligus sebagai upaya perwujudan Good governance dan peningkatan pelayanan di Kota Semarang," ungkap Hendi.

Sementara itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Rycko Amelza Dahniel menjelaskan dengan dibukanya kanal pengaduan terhadap indikasi tindak pidana korupsi akan mempersempit ruang gerak pelakunya. Hal itu karena pengawasan dan pencegahan serta pemberantasannya semakin terarah.

"Polda Jawa Tengah bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan feedback atau perkembangan kepada masyarakat, atas setiap laporan ke situs khusus penanganan korupsi, yakni ke www.laporkorupsijateng.id. Silakan melaporkan ke situ, jika mengetahui ada indikasi korupsi," kata Rycko.


Senada, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo berharap dengan dibukanya akses pelaporan melalui portal www.laporkorupsijateng.id, dapat memperkuat birokrasi yang bersih dan berkomitmen pada kualitas pelayanan yang lebih baik.

"Kita mencoba, agar pemberantasan korupsi dimulai dari pencegahan. Pencegahan, pemberantasan dan penanganan korupsi tidak menimbulkan keributan. Kita semua punya tanggung jawab, untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Masyarakat bisa melaporkan apa yang terjadi atau indikasi korupsi, dan bisa kita tangani bersama," ujar Ganjar.





Tonton juga video Diduga Akan Kabur, Eks Kadis ESDM Bangka Belitung Ditangkap:

[Gambas:Video 20detik]



(akn/prf)