Ombudsman Temukan Masalah Penggunaan Senjata Saat Pengamanan Aksi 22 Mei

Yulida Medistiara - detikNews
Kamis, 10 Okt 2019 19:11 WIB
Konferensi pers Ombudsman (Yulida/detikcom)
Konferensi pers Ombudsman (Yulida/detikcom)

Menurutnya, anak-anak harusnya ditangani sesuai UU peradilan anak, yaitu oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, menurut Ninik, polisi membela diri dengan menyatakan ada penyidik yang sudah bersertifikat sebagai penyidik anak.

"Kami menemukan di dalam penyelesaian ini bukan Subdit PPA yang melakukan, tapi Subdit Resmob walaupun kepolisian mengatakan di Resmob juga ada penyidik yang punya sertifikasi penyidik anak. Tapi kita harus kembali pada SOP dan aturannya memang bukan Resmob yang ditunjuk," kata Ninik.

"Nah, kalau misalnya kepolisian mempertimbangkan lain, mungkin karena unit PPA-nya penuh, lalu membuat kebijakan, maka harus ada aturan terlebih dahulu misalnya surat penunjukan dan lainnya dan itu yang tidak kami temukan," sambungnya.

Ninik juga menyebut, sebelumnya Ombudsman berupaya melakukan klarifikasi ke kepolisian dan bertemu tiga kali dengan Irwasum Komjen Moechgiyarto. Diakuinya ada beberapa hal yang dibantah, misalnya demo tersebut dianggap tidak berizin.

"Misalnya yang pertama yang saya ingat itu bahwa kondisi yang terjadi di demo 21-23 itu bukan demo, itu kerusuhan, maka di RA kami ini yang semula hanya demo lalu kami tambahkan kerusuhan karena demo itu berizin, sementara yang terjadi pada 21-23 yang izin hanya di depan Bawaslu, di wilayah lainnya tidak ada izin maka itu masuk kategori kerusuhan oleh kepolisian," kata Ninik.



Dia berharap temuan Ombudsman dapat dijadikan dasar evaluasi agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan, baik dari pihak kepolisian maupun masyarakat. Ninik menyayangkan adanya korban akibat dampak demo yang berujung kerusuhan tersebut.

"Kita lihat kan, Hong Kong itu demo sampai empat bulan sampai hari ini tidak ada korban meninggal. Kenapa kita demo tiga hari saja sudah berjatuhan korban. Itu artinya memang perlu kita bersama-sama mengupayakan karena memang demo itu adalah hak konstitusional warga negara kita. Dan masyarakat juga harus mengupayakan agar demo dengan baik dan tidak anarkistis. Karena bagaimanapun, sumber daya kepolisian kan terbatas, kalau anarkistis ya pasti kewalahan," ujarnya.
Halaman

(yld/haf)