Restock.ID Bantu Akses Permodalan untuk UMKM

Jakarta - Banyak UMKM yang bergerak di industri kreatif tetapi kesulitan mendapat akses pendanaan. Guna mengatasi masalah ini, Restock.ID menggelar acara Reconnect serta mensosialisasikan programnya untuk membantu UMKM yang bergerak di industri kreatif.

CEO Restock.ID Muhammad Farid Andika mengatakan, tujuan utama dari acara ini adalah untuk menyampaikan beragam potensi dan solusi yang dapat mendukung pertumbuhan UMKM di era digital.

"Selain itu juga akan dilakukan sosialisasi terkait Restock.ID sebagai platform P2P lending yang dapat menjadi solusi dan alternatif pendanaan bagi industri kreatif, serta dampaknya terhadap perekonomian untuk mencapai inklusi keuangan nasional," ucap Farid dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2019).

"Event Reconnect ini juga kami rancang sebagai wadah, di mana para pelaku industri kreatif dapat berkumpul dan melakukan networking dengan para pengusaha yang berkaitan di wilayah Bandung dan sekitarnya," tambahnya.

Lebih lanjut Farid menjelaskan Restock.ID dapat membantu UMKM yang bergerak di industri ritel dan e-commerce karena menggunakan stok barang jualan atau inventori sebagai jaminan untuk pembiayaan tambahan. Selanjutnya tambahan ini dapat digunakan untuk memudahkan cashflow memajukan usaha mereka.

Menurutnya, Restock.ID menggunakan data perputaran persediaan, nilai persediaan, dan tingkat stok minimum sebagai dasar untuk proses penilaian kredit, memberikan jaminan yang lebih likuid dibandingkan dengan model pembiayaan tradisional.

"Kami juga menggunakan metode credit scoring yang lebih likuid dibanding financing model tradisional. Karena penggunaan teknologi dan online platform, proses pendanaan cukup cepat, hanya membutuhkan waktu 5-10 hari," ucap Farid.

"Dalam aspek keamanan investasi, Restock.ID memiliki keamanan yang lebih tinggi melalui kemitraan terencana dengan payment gateways (untuk mengamankan repayment) dan warehouse & fulfillment platform (untuk mengamankan data persediaan dan pengiriman) berdasarkan perjanjian fidusia mengenai agunan," tutupnya.

Pada acara yang sama, Johnson Halomoan Marpaung selaku perwakilan Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan OJK mengatakan, OJK sebagai regulator akan membantu untuk melakukan pengawasan terhadap bagaimana jalan dan fungsi peer to peer lending.

Ia juga menjelaskan perbedaan peer to peer lending company dengan perbankan adalah tidak mengolah risiko, dikarenakan lender yang akan menanggung risiko tersebut jika terjadi gagal bayar. Oleh karena itu, peer to peer lending berhak memberikan informasi yang transparan agar pihak borrower maupun lender dapat mengerti apa yang mereka berikan baik itu memberikan pendanaan atau meminjam dana.

"Terkait issue mengenai maraknya pinjaman peer to peer lending yang di mana terjadi pinjaman online yang kita memang harus memperhatikan. Mulai dari segi peer to peer lending itu terdaftar di OJK atau tidak dan diawasi OJK apa tidak, dikarenakan jika tidak terdaftar dan diawasi OJK maka risiko yang timbul akan semakin tinggi dan tidak dapat di minimalisir dalam pengawasan OJK," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Eksekutif Fintech Pendanaan Produktif AFPI Victoria Tahir menilai aturan yang dibuat oleh OJK saat ini cukup mendukung industri dan tidak menghambat industri fintech Peer to Peer (P2P) Lending.

Victoria juga mengatakan, AFPI dibentuk untuk mengorganisasi dan AFPI memiliki model pengaturan sendiri untuk mengatur anggotanya. AFPI sendiri sebagai wadah membantu untuk mediasi sesama fintech peer to peer lending untuk informasi dan issue apa saja yang memang dapat membantu dalam perkembangan fintech di Indonesia.

"Perbedaan mengenai pendanaan yang produktif dan pendanaan yang multiguna, pendanaan multiguna adalah pendanaan yang risiko dari pihak peminjam, karena kan memang pendanaan dapat diberikan kepada pihak siapa pun," ucap Victoria.

"Sedangkan untuk pinjaman yang produktif lebih fokus kepada pinjaman yang resiko dari pihak pemberi pinjaman dan peminjam di mana pendanaan ini dapat dijadikan sebagai modal untuk bisnis yang akan dilakukan dari pihak peminjam," lanjut Victoria. (prf/ega)