2019/10/10 12:05:51 WIB
Soal Kontroversi RUU Keamanan Siber, Ini Kata BSSN
Halaman 1 dari 2
Kepala BSSN Hinsa Siburian (Tengah). (Foto: Zunita/detikcom)
Jakarta -
Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) merespons RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang belakangan menjadi kontroversi karena dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan privasi masyarakat. Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, tak perlu ada yang dikhawatirkan dengan RUU KKS.
"Justru sebaliknya, kalau saya bertanya ada serangan siber ke Indonesia saya mau tanya, siapa yang jadi leading sektor dan bagaimana kita hadapinya?" kata Hinsa di Hotel Grandkemang di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).
Dia mengatakan adanya UU tersebut BSSN bisa mengantisipasi serangan di era digital. Hinsa kemudian menyinggung TNI-Polri yang juga telah diatur dalam undang-undang. Sehingga dengan adanya aturan itu, BSSN, menurut Hinsa. bisa secara efektif mengantisipasi serangan digital.
"Sekarang terhadap suatu negara katakanlah secara tradisional ada perang, perang konvensional darat, laut, dan udara kita sudah ada. Mabes TNI yang untuk hadapi itu. Dan sudah punya UU dan sudah punya perangkat yang menghadapi itu. Sekarang pertanyaannya, kalau serangan siber ke Indonesia, kita dikasih tugas untuk itu, namun akan lebih baik lagi kalau didukung lagi dengan undang-undang. Jadi justru UU itu sangat dibutuhkan, sama lah misalnya kepolisian, TNI, mereka diatur UU," ucapnya.
"Justru sebaliknya, kalau saya bertanya ada serangan siber ke Indonesia saya mau tanya, siapa yang jadi leading sektor dan bagaimana kita hadapinya?" kata Hinsa di Hotel Grandkemang di Jalan Kemang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).
"Sekarang terhadap suatu negara katakanlah secara tradisional ada perang, perang konvensional darat, laut, dan udara kita sudah ada. Mabes TNI yang untuk hadapi itu. Dan sudah punya UU dan sudah punya perangkat yang menghadapi itu. Sekarang pertanyaannya, kalau serangan siber ke Indonesia, kita dikasih tugas untuk itu, namun akan lebih baik lagi kalau didukung lagi dengan undang-undang. Jadi justru UU itu sangat dibutuhkan, sama lah misalnya kepolisian, TNI, mereka diatur UU," ucapnya.
