.webp)
"Menyampaikan pendapat itu adalah hak yang dijamin UU. Tetapi, tentu akan lebih arif jika penyampaian pendapat itu dilakukan pada waktu yang tepat. Selain itu, perlu dipastikan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," kata Wasekjen PAN, Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Kamis (10/10/2019).
Menurut Saleh, alangkah lebih baik jika aksi dilakukan pada saat yang tepat. Dia menilai, jika aksi dilakukan pada waktu yang tepat maka aspirasi yang dibawa juga akan tersampaikan dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau waktunya tepat, pesannya pun dinilai akan lebih tersampailan dengan baik. Inti dari unjuk rasa kan itu," ujarnya.
Sementara terkait perppu KPK, Saleh meyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik. Mengingat Jokowi memiliki penasehat-penasehat hukum yang dapat memberikan masukan yang terbaik.
"Kita serahkan sepenuhnya persoalan itu kepada presiden Jokowi. Beliau kan punya banyak penasehat hukum. Semestinya, para penasehat itu dapat memberikan masukan yang baik dan bisa diterima semua kalangan. Saya kebetulan tidak ikut dalam pembahasan soal UU KPK tersebut. Yang saya tahu, saat ini bolanya ada di tangan presiden. Sebagai pemimpin, saya yakin Jokowi pasti bisa mengambil keputusan yang terbaik," tutur Saleh.
Sebelumnya, mahasiswa Universitas Trisakti cs berencana menggelar demo jika Presiden Jokowi tidak memberikan pernyataan sikap soal penerbitan Perppu KPK. BEM SI mengaku belum ada komunikasi terkait rencana demonstrasi tersebut.
"Kalau dari BEM SI belum ada komunikasi dengan teman kampus tersebut soal deadline 14 Oktober," kata Koordinator BEM SI Wilayah se-Jabodetabek Banten, Muhammad Abdul Basit, saat dihubungi, Rabu (9/10).
Abbas--sapaan akrabnya--mengatakan BEM SI belum bisa memutuskan akan bergabung bila diajak bergabung dalam demonstrasi tersebut. Dia mengatakan BEM SI harus berkonsolidasi juga dengan kampus-kampus di daerah.
Pihaknya sendiri sudah mengagendakan turun ke jalan di hari pelantikan Jokowi pada Minggu, 20 Oktober nanti. Abbas mengatakan BEM SI akan menyampaikan poin yang sama saat demo beberapa waktu lalu.
"Kalau kemarin kita sudah konsolidasi juga di Kalimantan. Dan hasilnya, kita mengawal pelantikan presiden. Kita aksi di pelantikan. Tidak ada bahasan di tanggal 14 Oktober. Kita akan tetap tuntut presiden sama seperti tuntutan sebelumnya, salah satunya menerbitkan Perppu KPK juga," tuturnya.
Simak Video "Aktivis 98 Sayangkan BEM SI Tolak Ajakan Jokowi Berdialog"
Halaman 2 dari 2
