Rabu 09 Oktober 2019, 21:10 WIB
Fraksi PDIP Tentukan Penempatan Kader di AKD dalam Raker
Bambang Wuryanto (Foto: Tsarina Maharani/detikcom)
Jakarta -
Fraksi PDIP DPR segera menggelar rapat. Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto menyebut penempatan anggota PDIP di AKD akan ditentukan dalam rapat kerja (raker).
"Jadi kita belum bicara pada AKD ya. Siapa, di mana, belum. (Susunan AKD, termasuk komisi) nanti kita raker," kata Bambang setelah rapat, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Bambang mengatakan raker PDIP akan digelar setelah AKD, termasuk komisi, di DPR terbentuk. PDIP sendiri dipastikan akan mendapatkan 4 kursi pimpinan AKD, termasuk komisi, dan 14 wakil ketua.
"Nanti setelah AKD terbentuk, raker kita. Nah dalam rapat kerja itu kita mau kasih tahu, DPR, oh komisi ini where are you going. Where are we going to Komisi II, ini firm," jelas Bambang.
Bambang menjelaskan, dalam rapat fraksi para anggota DPR dari PDIP, diberikan pemahaman tentang kewajiban anggota DPR. Bahkan disampaikan juga soal hukuman kepada para anggota yang menyalahi peraturan.
"Bahkan tadi dinyatakan, kalau kau nanti paripurna sampai pada nggak hadir, nggak ketahuan juntrungannya, kita pindah komisi," ujar Bambang.
"Salah lainnya kalau dia ngomong-ngomong nggak bener, ngawur, ngaco, di luar kewenangannya, nggak boleh. Komisi II ngomong masalah Komisi I, ya jangan dong," imbuhnya.
(zak/knv)
"Jadi kita belum bicara pada AKD ya. Siapa, di mana, belum. (Susunan AKD, termasuk komisi) nanti kita raker," kata Bambang setelah rapat, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).
Bambang mengatakan raker PDIP akan digelar setelah AKD, termasuk komisi, di DPR terbentuk. PDIP sendiri dipastikan akan mendapatkan 4 kursi pimpinan AKD, termasuk komisi, dan 14 wakil ketua.
Bambang menjelaskan, dalam rapat fraksi para anggota DPR dari PDIP, diberikan pemahaman tentang kewajiban anggota DPR. Bahkan disampaikan juga soal hukuman kepada para anggota yang menyalahi peraturan.
"Bahkan tadi dinyatakan, kalau kau nanti paripurna sampai pada nggak hadir, nggak ketahuan juntrungannya, kita pindah komisi," ujar Bambang.
"Salah lainnya kalau dia ngomong-ngomong nggak bener, ngawur, ngaco, di luar kewenangannya, nggak boleh. Komisi II ngomong masalah Komisi I, ya jangan dong," imbuhnya.
(zak/knv)
