detikNews
Rabu 09 Oktober 2019, 16:09 WIB

Dosen Gugat Audit PDTT BPK untuk Dihapus, Ahli: Hambat Pengungkapan Korupsi

Andi Saputra - detikNews
Dosen Gugat Audit PDTT BPK untuk Dihapus, Ahli: Hambat Pengungkapan Korupsi Foto: Jimmy Usfunan (ist.)
Jakarta - 2 dosen menggugat kewenangan BPK untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) agar dihapus. Menurut ahli tata negara Jimmy Usfunan, langkah itu malah akan menghambat pengungkapan korupsi.

"Apabila dicermati, permohonan untuk menghapuskan Pasal 6 ayat (3) UU BPK, justru akan menghambat pengungkapan kasus korupsi di Indonesia," kata Jimmy kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).

Dalam catatan Jimmy, secara fakta di tahun 2017, BPK telah menyelesaikan 16 pemeriksaan investigatif dan menemukan indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp 5,18 triliun. Yaitu atas inisiatif BPK 3 kasus, Kepolisian 3 kasus, Kejaksaan 1 kasus, KPK 3 kasus dan DPR 3 kasus.

"Bayangkan saja, apa dampaknya terhadap negara, jika ketentuan Pasal 6 ayat (3) UU BPK dihapus," beber pengajar Universitas Udayana Bali itu.

Sedangkan dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 54/PUU-XII/2014, tidak mempermasalahkan adanya pemeriksaan investigatif dari BPK. MK menyatakan bahwa semua pemeriksaan BPK dapat mengungkap adanya kerugian negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

"Bila dicermati lebih dalam, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, diatur dalam Undang-Undang 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara," cetus Jimmy.

Dalam UU tersebut mengidentifikasi 3 jenis pemeriksaan keuangan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara. Yaitu pertama, pemeriksaan keuangan, kedua, pemeriksaan kinerja dan ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

PDTT meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pemerintah. Peraturan BPK No 1 Tahun 2017, menjelaskan PDTT ada 2 hal yang diperiksa, yaitu pertama pemeriksaan kepatuhan yaitu untuk menilai apakah hal pokok yang diperiksa sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kedua pemeriksaan investigatif yang mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif hanya dilakukan ketika terdapat predikasi atau temuan/informasi yang telah diuji kelayakannya sehingga bisa jadi dasar untuk memulai PDTT. Predikasi itu dapat berasal dari temuan pemeriksaan selain PDTT dalam bentuk pemeriksaan investigatif, informasi pihak internal maupun eksternal BPK.

"Kendati ada 4 jenis opini yang akan dikeluarkan oleh BPK terhadap suatu lembaga namun hanya didasarkan kewajaran penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP). Tidak masuk mengkaji mengenai kebenaran proses transaksi, apakah ada dugaan korupsi atau tidak," tuturnya.

Awalnya, gugatan dilayangkan oleh dosen Universitas Tarumanagara (Untar) Ahmad Redi dan dosen Universitas Pancasila M Ilham Hermawan. Namun belakangan mengundurkan diri. Mereka digantikan dua dosen lainnya, Ibnu Sina Chandranegara dan Auliya Khasanofa. Adapun mahasiswa yang ikut menggugat adalah Kexia Gaotama.

Mereka menggugat Pasal 6 ayat 3 UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan diminta dihapus. Pasal tersebut berbunyi:

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



Tonton Blak-blakan Mendes PDTT: Dana Kelurahan di Tahun Politik:

[Gambas:Video 20detik]




(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com