2019/10/09 15:43:54 WIB
ICW Desak KPK Ajukan PK Vonis Lepas Syafruddin Arsyad di Kasus BLBI
Halaman 1 dari 2
Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana (Foto: Isal Mawardi/detikcom)
Jakarta -
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta KPK segera mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis lepas Syafruddin Arsyad Temenggung. ICW juga meminta KPK menyelidiki sanksi MA kepada hakim kasus BLBI.
"KPK kita minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali," kata Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Kurnia Ramadhana saat konferensi pers di Kantornya, Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).
Kurnia mengatakan jaksa pada KPK bisa mengajukan PK jika mengacu pada Pasal 263 Ayat 3 KUHAP. Menurutnya, pasal tersebut merupakan landasan kuat bagi KPK untuk mengajukan PK.
"Pada (Pasal 263) ayat 3 disebutkan bahwa atas dasar alasan sama sebagaimana pada ayat 2 terhadap putusan hukum tetap, atau inkrah tetap, dapat dilakukan PK, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan," jelasnya
"Kalau putusan SAT bebas, bukan lepas maka frasa ini tak bisa digunkaan, karena di sini jelas disebutkan bahwa yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, kalau dikuti putusan lepas dakwaan terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana. Sehingga Pasal 263 Ayat 3, harusnya bisa jadi landasan kuat untuk KPK ajukan PK," imbuhnya.
"KPK kita minta untuk segera lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali," kata Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Pengadilan, Kurnia Ramadhana saat konferensi pers di Kantornya, Jalan Kalibata Raya, Jakarta Selatan, Rabu (9/10/2019).
"Pada (Pasal 263) ayat 3 disebutkan bahwa atas dasar alasan sama sebagaimana pada ayat 2 terhadap putusan hukum tetap, atau inkrah tetap, dapat dilakukan PK, apabila dalam putusan itu suatu perbuatan dinyatakan terbukti, akan tetapi tak diikuti putusan pemidanaan," jelasnya
"Kalau putusan SAT bebas, bukan lepas maka frasa ini tak bisa digunkaan, karena di sini jelas disebutkan bahwa yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, kalau dikuti putusan lepas dakwaan terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana. Sehingga Pasal 263 Ayat 3, harusnya bisa jadi landasan kuat untuk KPK ajukan PK," imbuhnya.
