7 Rekomendasi MPR Era Zulhas ke Bamsoet: Titip 'GBHN' dan Kewenangan MPR

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 09 Okt 2019 15:19 WIB
Ilustrasi Zulkifli Hasan dan Bambang Soesatyo (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - MPR periode kepemimpinan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menitipkan kelanjutan pembahasan amandemen UUD 1945 ke periode kepemimpinan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Berikut ini sejumlah titipan MPR periode 2014-2019 ke periode 2019-2024 saat ini.

Amanat yang dititipkan MPR periode sebelumnya itu termaktub dalam Rancangan Keputusan MPR Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR 2014-2019, dilihat detikcom pada Rabu (9/10/2019).


Ada tujuh poin rekomendasi untuk MPR periode ini, sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 Rancangan Keputusan MPR itu. Berikut adalah tujuh rekomendasi itu:

a. Pokok-pokok Haluan Negara;
b. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah;
d. Penataan Sistem Presidensial;
e. Penataan Kekuasaan Kehakiman;
f. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara;
g. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Selanjutnya
Halaman
1 2