7 Rekomendasi MPR Era Zulhas ke Bamsoet: Titip 'GBHN' dan Kewenangan MPR

Ilustrasi Zulkifli Hasan dan Bambang Soesatyo (Foto: Lamhot Aritonang/detikcom)

Jakarta - MPR periode kepemimpinan Zulkifli Hasan (Zulhas) telah menitipkan kelanjutan pembahasan amandemen UUD 1945 ke periode kepemimpinan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Berikut ini sejumlah titipan MPR periode 2014-2019 ke periode 2019-2024 saat ini.

Amanat yang dititipkan MPR periode sebelumnya itu termaktub dalam Rancangan Keputusan MPR Tahun 2019 tentang Rekomendasi MPR 2014-2019, dilihat detikcom pada Rabu (9/10/2019).

Ada tujuh poin rekomendasi untuk MPR periode ini, sebagaimana yang tercantum di Pasal 1 Rancangan Keputusan MPR itu. Berikut adalah tujuh rekomendasi itu:

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

a. Pokok-pokok Haluan Negara;
b. Penataan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah;
d. Penataan Sistem Presidensial;
e. Penataan Kekuasaan Kehakiman;
f. Penataan Sistem Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara;
g. Pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka, serta Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sebagaimana diketahui, istilah 'haluan negara' merupakan istilah pengganti 'GBHN' yang ingin dihidupkan kembali lewat amandemen UUD Negara RI Tahun 1945. MPR periode Zulhas menyatakan MPR periode 2019-2024 perlu melakukan pendalaman hasil kajian yang sudah ada pada periode 2014-2019.

"Terhadap rekomendasi Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2019-2024 melanjutkan kajian lebih mendalam," demikian bunyi Pasal 2.

Khusus untuk pelaksanaan pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila, MPR bekerja sama dengan lembaga bentukan Presiden yang menangani pembinaan ideologi Pancasila.

Lalu apa yang dimaksud dengan 'penataan sistem presidensial'?

"Antara lain mengurangi dominasi DPR, dalam penunjukan pejabat yang jadi kewenangan presiden," kata anggota Badan Pengkajian MPR 2014-2019 Bambang Sadono saat dimintai penjelasan.

Halaman 1 2

Selanjutnya