.webp)
"Apa ada political reasoningnya? Di era reformasi, negara kita juga punya GBHN dengan nama yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek. Ada UU-nya. Sangat lengkap," kata Ketua Fraksi Demokrat di MPR, Benny K Harman, kepada wartawan, Rabu (9/10/2019).
Benny menilai UUD 1945 tidak perlu diamandemen. Menurutnya, jika memang yang diinginkan hanya sebatas soal GBHN, yang diperlukan hanyalah merevisi UU tentang perencanaan pembangunan nasional yang terdiri atas RPJP dan RPJM.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, menurut Benny amandemen UUD 1945 terkait GBHN itu juga bukan alasan untuk memperkuat konstitusi. Sebab, lanjut dia, berbagai masalah negara justru hadir karena pelaksanaan konstitusi yang sangat lemah.
"Masalah kenegaraan yang muncul selama ini lebih karena implementasinya yang lemah, manajemen pemerintahan yang butuh penyesuaian, negara kita lemah selalu dalam melaksanakan konstitusi," tutur Benny.
Dia berharap MPR saat ini berfokus membantu pemerintah menyelesaikan persoalan negara yang konkret. Benny mencontohkan konflik di Papua.
"Kekuatan politik dan golongan di MPR sebaiknya saat ini fokus membantu pemerintah menyelesaikan kasus Papua, merespons tuntutan publik terkait Perppu KPK agar negeri aman dan tenteram," ujarnya.
Terkait wacana amandemen, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memastikan amandemen UUD 1945 terkait GBHN tak dilakukan dalam waktu dekat. Bamsoet menyebut MPR ingin menyerap aspirasi masyarakat.
Bamsoet menjelaskan MPR akan menyerap aspirasi masyarakat terkait amandemen UUD 1945 pada tahun pertama masa jabatan MPR 2019-2024. Pada tahun kedua, dia mengatakan MPR akan menyimpulkan apa-apa saja yang perlu diamandemen.
Barulah pada tahun ketiga masa jabatan 2019-2024, MPR memutuskan apakah mengamandemen UUD 1945 atau tidak. Politikus Partai Golkar itu memastikan MPR tidak tergesa-gesa dalam mengamandemen UUD.
"Tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," kata Bamsoet di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Menuju Kebangkitan GBHN, Masih Perlukah? Simak Videonya:
Halaman 2 dari 2
