.webp)
Usulan anggaran tersebut dilihat dari draf pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang didapat detikcom. Plafon anggaran sementara yang diusulkan sebesar Rp 2,4 miliar.
"Kalau (standar) untuk rumah kayak begitu, bikin baru sama merehab itu artinya lebih banyak rehab. Rehab itu kan berarti bongkar dulu, pasang lagi. Biasanya itu kalau bangun baru orang lebih mudah karena nggak berpikir lagi," ucap Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP), Heru Hermawanto, saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Heru, Rumah Dinas Gubernur masuk dalam cagar budaya sehingga tidak bisa asal merehabilitasi atau mengubah. Perbaikan dilakukan pada bagian atap yang sudah mulai keropos. Selain itu, akan dilakukan penataan rumah.
"Atapnya kan banyak yang mulai keropos. Interior-interior, banyak interior, atap plafon. Kalau lantai nggak karena lantainya bagus," kata Heru.
"Iya (atap) sama beberapa ruang yang lain, ruang-ruang itu kan perlu ada perapian, pengecatan ulang, dan sebagainya. Paling banyak atap sama plafon, itu hampir mau diangkat," ujar Heru.
Sebagai gambaran, rencana rehabilitasi rumah dinas Gubernur ini sudah direncanakan sejak tahun 2015. Tetapi saat kepemimpinan Anies, rencana itu dicoret pada tahun 2018.
Pada tahun lalu itu, ada usulan untuk pengadaan lift dalam rencana renovasi rumdin Gubernur DKI. Alasannya untuk menunjang fasilitas difabel yang ingin berkunjung ke cagar budaya itu. Tapi kemudian dibatalkan secara keseluruhan.
Agenda rehabilitasi rumdin Anies ini muncul lagi untuk tahun 2020 mendatang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyebut ada penghematan anggaran renovasi dinas dari saat awal perencanaan. Awalnya, anggaran untuk renovasi rumah dinas senilai Rp 2,9 miliar, tapi dipangkas.
"Semula, di APBD 2017 dianggarkan 2,9 M dan setelah di-review lagi dengan hanya melakukan perbaikan yang memang perlu, maka bisa dihemat menjadi 2,4 M. Ini artinya, kita berhemat sekitar 20 persen dari anggaran sebelumnya," jelas Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra dalam keterangannya, Selasa (8/10/2019).
Menurut Mahendra, perencanaan sudah dilakukan pada 2015. Tapi, sampai saat ini renovasi belum pernah dilakukan.
"Sejak itu, di perencanaan tahun 2018 dan 2019, renovasi (reparasi) tidak dimasukkan dalam rencana. Dalam pembahasan rencana tahun 2020, dimasukkan, karena perbaikan atas kerusakan pada bangunan tua ini mulai makin mendesak," tutur Mahendra.
Kembali ke Heru, dia mengatakan perbaikan perlu segera dilakukan karena rumah dinas gubernur merupakan cagar budaya. Perbaikan menjadi salah satu cara untuk melestarikan bangunan bersejarah itu.
Tapi kali ini DCKTRP menegaskan tidak ada pengadaan lift untuk rumdin Anies. Paling mahal biaya renovasi ini untuk bagian atap rumah.
"Nggak lah. Nggak ada (lift). Komponen atap, atap memang paling mahal. Rangka atap paling kita perbaiki," ucap Heru.
Dalam proses peremajaan ini, Pemprov harus melakukan renovasi sesuai dengan aslinya atau mendekati. Saran yang didapat, material yang harus digunakan yakni kayu jati asli.
"Kalau saran dari tim pemugaran, mendekati kayu aslinya, jati. memang nggak kira-kira mahalnya," kata Heru.
"Kalau yang lain hanya sebagian kecil. Item (renovasi) banyak. Paling besar di atap hampir berapa ratus (juta) lah. Atap di situ macam-macam, mulai dari rangka, balok, reng, kemudian dilapisi alumunium foil," kata Heru.
Halaman 2 dari 3
