Kabupaten Bogor Minta Bankeu Rp 239 M ke Pemprov Jabar di 2020, untuk Apa?

Ilustrasi Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor (Sachril Agustin/detikcom)

Jakarta - Bupati Bogor Ade Yasin merasa wilayahnya luput dari perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kini Kabupaten Bogor meminta anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) ke Jawa Barat hampir dua kali lipat ketimbang tahun lalu.

"Untuk yang diusulkan sekarang di tahun 2020 sebesar Rp 239 miliar," kata Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Lestia Irmawati, saat dihubungi detikcom, Selasa (8/10/2019).

Jumlah sebesar itu dinilai Lestia masuk akal. Soalnya, Kabupaten Bogor punya wilayah luas dengan penduduk yang padat dibanding 26 kabupaten/kota di Jawa Barat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi pada prinsipnya kita inginnya sebanyak-banyaknya karena luas Kabupaten Bogor besar. Jumlah penduduknya banyak. Jadi kalau misalkan Ibu Bupati mengajukan besar, ya, menurut kami memang ada alasannya," kata Lestia.

Pada 2019, Kabupaten Bogor mendapat bantuan keuangan Pemprov Jabar sebanyak Rp 122 miliar. Untuk 2020, Kabupaten Bogor meminta Rp 239 miliar untuk menjalankan berbagai program, dari pembangunan RSUD Cibinong, RSUD Ciawi, Pasar Cisarua, pembangunan jalan penghubung Kabupaten Bogor-Kabupaten Sukabumi, sampai Jalan Pasir Ipis. Uang Rp 239 juga akan dialokasikan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP).

"(Termasuk) Untuk desa terpencil dan lain-lain. Itu sudah baku dan sudah biasa diberikan provinsi," kata Lestia.

Ada dua alokasi untuk membiayai program Gubernur Jawa Barat (kegiatan strategis Gubernur), yakni pembangunan Pasar Cisarua sebesar Rp 25 miliar untuk tahap kedua (tahap pertama sudah Rp 10 miliar) dan pembangunan alun-alun di Cirimekar sebesar Rp 10,7 miliar.

Namun jumlah Rp 239 miliar itu baru usulan. Untuk realisasinya, Kabupaten Bogor masih harus menunggu keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin merasa wilayahnya kurang diperhatikan oleh pemerintah di atasnya. Banyak persoalan di Kabupaten Bogor, dari penanganan bencana, pencemaran lingkungan, hingga pembangunan belum merata. Ada pula masalah birokrasi yang menghambat kemajuan. Pembersihan Sungai Cileungsi, contohnya, pihak kabupaten tidak bisa langsung beraksi karena harus ada lapis-lapis birokrasi yang dilewati.

"Kabupaten Bogor beginilah adanya. Kabupaten terluas, terpadat penduduknya, dekat dengan Jakarta tetapi luput dari perhatian Jakarta maupun luput dari perhatian provinsi Jawa Barat ya," sambungnya.

Di wilayah Kabupaten Bogor, masih ada 45 desa tertinggal. Ini membuat Ade sempat protes saat Gubernur Jawa Barat menyebut desa tertinggal di Jawa Barat sudah 0 persen.