detikNews
2019/10/08 19:44:40 WIB

752 Bidang Tanah Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Halaman 1 dari 1
752 Bidang Tanah Milik Pemprov Banten Belum Bersertifikat Foto: Bahtiar/detikcom
Serang - Dari total 896 bidang tanah milik Pemprov Banten, 752 bidang di antaranya belum punya legalitas sertifikat. Aset yang belum bersertifikat itu berupa tanah sekolah, rawa, dan tanah-tanah milik pemprov dan rawan disalahgunakan karena tak memiliki legalitas.

Satgas Korsupgah KPK Sugeng Basuki meminta agar aset-aset tersebut segera disertifikasi. Sebab, dari 896 bidang, baru ada 144 bidang yang memiliki legalitas. Hal ini, katanya, jadi penting sebagai bentuk pengamanan aset daerah.

"Jadi fokus KPK ini sekarang pengamanan aset, aset milik pemprov begitu banyak, tidak semua yang sudah tersertifikasi, punya banyak tanah, tapi nggak ada sertifikat rawan," kata Sugeng seusai monitoring pencegahan korupsi Pemprov Banten di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Serang, Selasa (8/10/2019).



Foto: Bahtiar/detikcom


Korsupgah KPK sudah memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kanwil Banten, Kejaksaan, dan Perbendaharaan Negara agar membantu mengurus percepatan sertifikasi dan pencatatan aset Pemprov Banten. Semua pihak diminta berkoordinasi dan membantu proses legalitas aset.

Termasuk kepada pemerintah kabupaten dan kota yang masih memegang aset pemprov. Paling banyak aset yang belum tercatat merupakan bidang tanah SMA/SMK berjumlah 344 bidang.

Korsupgah KPK bersama BPN Banten sendiri meminta pihak pemprov agar menyediakan dokumen-dokumen terkait aset tersebut agar diserahkan pada November 2019. Setelah itu, BPN akan membantu dan memberikan legalitas kepemilikan aset.
(bri/knv)


Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com