Jokowi Dinilai Perlu Dengar Pertimbangan KPK Saat Pilih Menteri

Jakarta - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati memilih menteri untuk kabinetnya. Jokowi dinilainya perlu meminta pertimbangan PPATK, KPK, dan BPK sebelum menentukan calon pembantunya di kabinet mendatang.

"Saya kira wajib itu mendengarkan masukan dari lembaga itu. Biar Pak Jokowi tidak terjebak oleh perilaku masa lalu. Sebab, dia harus bertanggung jawab karena menteri bawahannya sehingga aktivitas dia jadi terkuras ke urusan masa lalu bawahannya yang terpilih. Saya kira wajib dia mendengarkan semua kalangan," ujar Sunanto di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019). Pernyataan Sunanto menjawab apakah Jokowi perlu mendengar pertimbangan KPK hingga BPK sebelum menentukan sosok menterinya.

Baca juga: Pemuda Muhammadiyah Harap Jokowi Tak Hanya Fokus Calon Menteri dari Parpol

Pria yang akrab disapa Cak Nanto itu menyebutkan Jokowi perlu memeriksa integritas calon menterinya. Menurutnya, pelibatan publik dan tiga institusi tersebut akan membuat rekam jejak sosok calon menteri menjadi jelas.

"Integritas dapat dinilai dari situ. Meminta masukan itu menjadi sebuah penting," katanya.

Baca juga: Tanggalnya Tetap, Inaugurasi Jokowi Diundur Jadi Minggu Sore

Lebih jauh, Cak Nanto menuturkan dia mendorong Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK. Menurutnya, hal itu akan menjadi solusi terbaik sebagai komitmen pemberantasan korupsi.

"Jadi kami berharap bahwa itu solusi terbaik untuk mempersiapkan pasal-pasal kemudian bisa dibahas bareng-bareng kepada publik sebagai komitmen pemberantasan korupsi," katanya.


Simak juga video "'Bantu Jokowi Cari Menteri' Hadirkan Sejumlah Pakar" :

[Gambas:Video 20detik]

(gbr/gbr)