Anggota DPR Masinton soal Wacana Perppu KPK: Itu Subjektivitas Presiden

Jakarta - Anggota DPR RI Masinton Pasaribu bicara tentang desakan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU KPK baru. Dia mengatakan diterbitkan atau tidaknya Perppu KPK merupakan subjektivitas Jokowi sebagai presiden.

"Jangan ada siapa pun tekan-tekan presiden dalam menerbitkan Perppu ini, hormati itu subjektivitas presiden, bahaya nanti kalau konstitusi kita diletakkan pada tekanan-tekanan, itu bahaya untuk kita," kata Masinton dalam diskusi di Angkringan Pas, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019)

.

Baca juga: JK soal Perppu KPK: Itu Jalan Terakhir, Masih Ada Judicial Review

Dia mengatakan saat ini UU KPK yang baru belum diundangkan. Menurutnya, ada waktu 30 hari sebelum sebuah UU yang sudah disepakati bisa diundangkan.

"Satu UU belum diundangkan presiden, kedua belum dicatatkan dalam lembaga negara, kok ada yang desak desak kelompok, apa ini? Padahal ada waktu 30 hari, belum 30 hari sudah desak desak Perppu, wong belum ada diundangkan kok minta perppu, ngebet banget," ujarnya.