Jakarta - Buzzer menjadi sorotan setelah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai perlu ditertibkan. Polri menegaskan buzzer yang melanggar hukum akan diproses hukum.

"Buzzer yang menyebarkan misalnya hoax, ujaran kebencian, itu melanggar hukum dan kita akan lakukan penegakan hukum, kita tindak," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2019).
Asep menjelaskan buzzer adalah sebuah frasa yang berarti 'lebah yang mendengung'. Kehadiran mereka dimanfaatkan untuk mengamplifikasi dan menyebarkan konten serta narasi, tergantung pesanan pihak yang menggunakan jasanya.

"Maka pemahamannya buzzer digunakan secara positif atau negatif," ujar Asep.

Asep mengatakan, sepanjang buzzer tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, polisi tak mempersoalkannya. "Sepanjang positif, tidak melanggar hukum, tidak jadi persoalan," ucap dia.